TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan Desember. Ia mengatakan netralitas akan menjadi pembuktian kedewasaan demokrasi Indonesia di tengah situasi sulit.

"Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," kata Jokowi saat rapat Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lewat teleconference, Selasa, 8 September 2020.

Selain itu, Jokowi meminta agar jangan ada penggunaan bahasa, narasi, dan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Ia berharap para calon beradu program, gagasan, dan kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah dengan cara yang baik.

"Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," kata Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi menginstruksikan penyelenggara Pilkada 2020 bekerja keras menghasilkan pemilihan yang berkualitas, netral, profesional, dan transparan. Ia mengingatkan penyelenggara berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang dilakukan.

Ia mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya tadi. Terlebih presiden menekankan terkait pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam melaksanakan Pilkada 2020.

"Pada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI-Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.