Pemerintah Siapkan Rp28,8 T Untuk Modal Usaha Mikro dan Ultra Mikro
Kamis, 6 Agustus 2020 16:53 WIB
INFO NASIONAL-- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan segera merilis program Bansos Produktif untuk memperkuat permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan (unbankable).
"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp2,4 juta," kata Teten, pada acara peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, Kamis (6/8).
Untuk itu, MenkopUKM berharap kerjasama dengan seluruh Pemda terkait pendataan bagi siapa yang berhak mendapat bansos tersebut, agar bisa lebih tepat sasaran. "Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya, yang pasti belum terdata di dinas-dinas terkait," ujar Teten.
Setelah itu, lanjut Teten, mereka akan mendapat pembinaan melalui aneka program pelatihan. Menurutnya pemerintah terus melakukan evaluasi program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.
"Karena, untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99% itu harus cepat dan segera diselamatkan," katanya.
Khusus untuk koperasi, Teten menyebut koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Oleh karena itu, pembiayaan untuk UMKM sebaiknya dikanalisasi melalui koperasi. "Bila pembiayaan melalui koperasi maka sudah termasuk pendampingan usaha dan pembinaan bagi UMKM", kata MenkopUKM.
Teten pun berharap koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Dimana nantinya, koperasi yang langsung berhubungan dengan pasar. "Untuk itu, kita butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan. Kita akan terus memperkuat LPDB KUMKM untuk menopang koperasi tersebut," kata Teten.
Teten selalu mendorong koperasi dan UMKM melakukan transformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis adalah yang sudah terhubung dengan marketplace. "Dengan digitalisasi bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah," ujar Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.
Diantaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
"Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, dengan melibatkan sinergi dan kerjasama dengan banyak pihak lintas sektoral dan wilayah," ucap Sri Sultan.(*)
