TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengatakan Kementerian akan mengusulkan 520 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilai Nasional,” ujar Yasonna dalam apel pagi di lapangan upacara Kemenkumham, Jakarta Selata, 3 Agustus 2020.

Di awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini telah memasuki masa evalusi oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 139 Satuan Kerja. Dari angka itu, Kemenkumham mendapatkan 43 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan 39 Satuan Kerja berpredikat WBK dan 4 Satuan Kerja berpredikat WBBM.

Untuk mencapai target minimal 70 persen dari Satuan Kerja yang diusulkan bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020, Yasonna memerintahkan seluruh Kepala Kanwil dan Kepala Divisi untuk berperan aktif dan saling bersinergi. Khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas seluruh satuan kerja di wilayahnya.

Yasonna juga meminta seluruh aparatur Kemenkumham untuk bekerja lebih keras serta menjaga dan meningkatkan integritasnya demi mewujudkan Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian,

“Saya percaya, jika kita bersama-sama, jika kita punya komitmen yang tinggi, bahwa dalam mewujudkan Zona Integritas ini secara bersama-sama, kita akan mampu mencapai target seperti yang saya sampaikan,” ujar Yasonna.