Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yasonna Laoly di Pusaran Kasus Harun Masiku

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus disorot terkait kasus dugaan suap yang melibatkan calon legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Harun Masiku. Teranyar, dia banjir kritik karena mencopot dua anak buahnya, yakni Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Alif Suadi dari jabatan Direktur Teknologi Keimigrasian.

Yasonna berkukuh dua anak buahnya itu paling bertanggung jawab atas simpang siur keberadaan Harun. Dia mengklaim telah sejak beberapa bulan lalu meminta Imigrasi memperbaiki sistem informasi.

"Desember saja saya rapat sudah suruh marah-marah sama mereka, karena lambat, sering down," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Yasonna mencontohkan pengambilan paspor yang menurutnya menjadi lebih lama karena transisi sistem tersebut. Dia mengklaim ada puluhan ribu data, tanpa merinci data apa yang dimaksud, yang tertunda dari 23 Desember 2019 sampai 19 Januari 2020.

"Maka harus ada yang bertanggung jawab. Direktur TI harus bertanggung jawab," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Polemik ini bermula dari penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 8 Januari 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu dan Harun serta dua orang lainnya sebagai tersangka.

Imigrasi menyatakan Harun pergi ke luar negeri pada 6 Januari. Padahal, penelusuran Tempo menemukan Harun telah kembali ke Tanah Air pada 7 Januari. Namun hingga medio bulan ini Imigrasi bahkan Yasonna berkukuh sendiri bahwa Harun belum kembali.

Imigrasi baru mengakui Harun telah kembali ke Indonesia setelah istri Harun, Hildawati, buka suara pada 21 Januari. Hilda mengatakan, pada 7 Januari Harun memberi kabar bahwa sudah berada di Indonesia. Imigrasi mengklaim informasi ini baru disampaikan karena ada keterlambatan data.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maka dari itu, Yasonna melanjutkan, dirinya membentuk tim independen pencari fakta di balik simpang-siurnya keberadaan Harun. Dia menyatakan tim dibentuk demi transparansi dan membantah tudingan dirinya menyembunyikan informasi keberadaan Harun.

"Saya kira intelektualitas saya bukan belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik saya kira, hanya soal-soal begitu. Saya kira saya setolol itu enggak sampai segininya," kata Yasonna.

Yasonna ingin melibatkan sejumlah instansi dalam tim independen bentukannya itu, di antaranya Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Ombudsman. Ombudsman telah menyatakan menolak bergabung dalam tim tersebut.

Yasonna meyakini dia sudah mengambil keputusan tepat dengan memberhentikan Ronny dan Alif dari jabatan mereka. Dia mengaku siap mundur jika kedua anak buahnya itu tak bersalah.

"Kalau (mereka) enggak salah, saya yang mundur dari menteri. Karena saya yakin (mereka) salah," kata Yasonna Laoly.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP Sebut Kasus Harun Masiku Selalu Dimunculkan saat Kritis ke Jokowi

1 hari lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Kasus Harun Masiku Selalu Dimunculkan saat Kritis ke Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kasus Harun Masiku kerap dimunculkan saat menyuarakan kritik ke pemerintah.


Eks Penyidik KPK: Belum Ditangkapnya Harun Masiku Menandakan Ketidakseriusan KPK

2 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Eks Penyidik KPK: Belum Ditangkapnya Harun Masiku Menandakan Ketidakseriusan KPK

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan belum ditangkapnya Harun Masiku menandakan ketidakseriusan lembaga antirasuah dalam mengungkap kasus korupsi di Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

11 hari lalu

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid
Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

Meutya Hafid merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih di Dapil Sumatera Utara I.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

12 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.


Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

22 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. Kegiatan cap jempol darah tersebut dalam rangka menunjukkan kesetiaan kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Sengketa itu diwarnai aksi cap jempol darah.


Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

23 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. ANTARA
Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

Sejumlah tokoh PDIP buka suara soal kesiapan partai ini ajukan hak angket DPR. Ini kata Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly.


Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

26 hari lalu

Aktivis Indonesia Corruption Watch membawa kue dan poster bergambar buronan Harun Masiku dalam aksi menuntut penangkapan DPO yang sudah empat tahun buron tersebut, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel


Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan MAKI soal Harun Masiku

27 hari lalu

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Samian usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan MAKI soal Harun Masiku

Hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan MAKI dalam penanganan kasus oleh KPK terhadap Harun Masiku.


Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

36 hari lalu

Teladan Ayah Tempa Kedisiplinan Yasonna

Terlatih kerja keras saat membantu ayahnya membangun bisnis minyak goreng. Kerja keras dan disiplin menjadi bekal Yasonna membangun karier di bidang hukum.


Ini Jawaban Mahfud Md Saat Ditanya Keberadaan Harun Masiku Sekarang

46 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Mahfud resmi menanggalkan jabatannya usai memberikan surat permhonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ini Jawaban Mahfud Md Saat Ditanya Keberadaan Harun Masiku Sekarang

Mahfud Md ditanya oleh mahasiswa soal keberadaan Harun Masiku.