TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md mengadakan pertemuan dan berdialog dengan Satuan Tugas (Satgas) TNI, Polri, dan BIN dalam kunjungan kerjanya ke Timika, Papua, Rabu, 22 Juli 2020.

Mahfud mengapresiasi kinerja seluruh anggota TNI dan Polri termasuk BIN, yang telah memelihara keamanan, ketertiban, dan menjaga kesatuan wilayah NKRI. Namun, ia meminta kepada pasukan untuk mengedepankan pendekatan hukum, dan tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak agar TNI dan Polri melakukan tindakan yang berlebihan saat menjalankan tugas.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain” ujar Mahfud lewat keterangan tertulis pada Rabu, 22 Juli 2020.

Tugas TNI dan Polri saat ini, kata Mahfud, akan lebih berat karena harus fokus menangani pandemi Covid 19, termasuk di Papua. Meski begitu, Mahfud mengingatkan agar tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

“Ada tiga tantangan yang kita hadapi. Di wilayah barat ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan timur seperti di Papua sini, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata” ujar Mahfud.

Selebihnya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, di wilayah tengah yang tersebar di berbagai daerah yaitu ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

Terkait pembangunan di Papua, Mahfud mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif. Dalam Inpres ini, kendali akan berada di tangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar pembangunan Papua lebih terpadu dan komprefensif dalam satu komando, serta menekankan pendekatan kesejahteraan.

Dalam kunjungan kerja ini, Mahfud berangkat bersama Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI, Letjen Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.