TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan sekitar 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

"Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa," ujar Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri saat memberikan arahan pada pelepasan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Tulungagung secara virtual di Jakarta, Senin 20 Juli 2020.

Dia mengatakan dari 74.953 desa, telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Namun, belakangan ini aktivitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan.

"Nah saat pandemi COVID-19 tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa, tapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi," katanya.

Menurut Abdul Halim, 10.026 BUMDes yang tahan pandemi COVID-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis. Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten yang cenderung tidak mampu bertahan.

"10.026 BUMDes yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya, ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem dari bawah ke atas bukan dari atas ke bawah," tuturnya.

Gus Menteri juga meminta mahasiswa dan dosen pendamping KKN IAIN Tulungagung membantu mendampingi BUMDes dari sisi perencanaan bisnis.

Menurut dia, perencanaan bisnis yang tepat dan matang sangat berpengaruh terhadap daya tahan BUMDes terhadap gejolak ekonomi. "Tapi ingat, jangan sampai mengganggu perekonomian warga setempat," kata Menteri Desa ini.

ANTARA