PDIP Kecewa Merasa Diperlakukan Tak Adil dan Difitnah

Jumat, 26 Juni 2020 17:40 WIB

Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil serta tidak berperikemanusiaan atas insiden pembakaran bendera partai. Basarah mengatakan PDIP adalah partai politik yang sah dan mendapatkan mandat rakyat dengan memenangi Pemilu 2014 dan 2019.

"Dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri serta menuduh PDI Perjuangan sebagai partai komunis dan sebagainya," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2020.

Basarah mengatakan perbedaan pendapat dalam negara demokrasi adalah sebuah rahmat, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Menurut Basarah, PDIP berterima kasih atas segala kritik, masukan, serta koreksi publik terkait RUU HIP.

Meski begitu, kata dia, cara kekerasan dan fitnah yang tak bisa dibuktikan tidak bisa dibenarkan dan tak dikehendaki. Ia mengatakan hal itu malah berpotensi menjadi tindak pidana dan mengaburkan substansi permasalahan yang sedang dibahas.

Basarah pun berujar, kendati difitnah, diperlakukan tak berperikemanusiaan, dan dipancing emosinya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons dengan arif. Megawati meminta seluruh jajaran kader partai untuk mawas diri dan tak terpancing terhadap upaya provokasi dan adu domba.

Advertising
Advertising

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, lanjut Basarah, PDI Perjuangan pun menempuh upaya hukum. "Kami meminta perlindungan hukum atas tindakan kekerasan dan berbagai fitnah yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami."

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, langkah ini sekaligus untuk memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Ia mengatakan PDIP juga akan memaafkan jika oknum pembakar bendera PDIP mempunyai niat baik untuk mengakui kesalahan.

"Kami akan membuka pintu maaf apabila oknum-oknum yang telah membakar bendera partai kami dan memfitnah Ketua Umum PDI Perjuangan punya niat baik untuk mengakui kekeliruan dan kesalahannya," kata Basarah.

Pembakaran bendera PDIP terungkap melalui video yang beredar pada Rabu, 24 Juni lalu. Dalam video itu, terlihat sejumlah orang dalam aksi demonstrasi menolak RUU HIP di depan gedung DPR membakar bendera merah bergambar banteng moncong putih dan bendera bergambar palu arit.

Berita terkait

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

12 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

1 hari lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

2 hari lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 hari lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya