Satgas Pangan Pastikan Stok 13 Bahan Pangan Aman Sampai Desember

Reporter

Andita Rahma

Jumat, 19 Juni 2020 11:36 WIB

Ilustrasi gula pasir. ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pangan Polri memastikan 13 komoditas pangan dapat memenuhi kebutuhan hingga Desember 2020. Kendati demikian, Ketua Satgas Pangan Polri Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang tak menyebutkan apa saja yang termasuk dalam 13 komoditi itu.

"Data yang kami dapat sampai saat ini, 13 bahan pokok dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian aman sampai Desember 2020," ujar Daniel dalam diskusi daring pada Jumat, 19 Juni 2020.

Menurut Daniel, meski ketersediaan pangan dipastikan cukup sampai akhir tahun, terdapat tiga komoditas yang tetap harus diimpor. "Pertama bawang putih, daging sapi dan gula pasir." Satgas Pangan terus berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut dan Direktorat Lalu Lintas Polri untuk mempercepat kedatangan komoditas itu.

Mengenai distribusi, Daniel mengungkapkan konflik sosial di masyarakat yang beberapa kali terjadi di sejumlah daerah tetap bisa teratasi. Selain itu, pengawalan TNI dan Polri juga selalu memastikan pemerataan.

Daniel juga menjelaskan mengenai pendistribusian di masa normal baru ini. Ia menegaskan masyarakat dipastikan mendapat kebutuhan dan tidak terjadi kelangkaan.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

8 jam lalu

Kuota Pupuk Bersubsidi Naik, Mentan: Segera Tebus

Penambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton telah mendapat persetujuan dari presiden.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

12 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya