Pengamat: Tiga Kepala Staf Berpeluang Sama Jadi Panglima TNI

Reporter

Antara

Kamis, 18 Juni 2020 07:31 WIB

Presiden Joko Widodo berolahraga di area Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juni 2020. Jokowi tampak didampingi oleh Kepala Staf Angkatan DaratJenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan tiga kepala staf angkatan berpeluang sama untuk menjabat sebagai panglima TNI. "Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berpeluang sama untuk menjabat panglima TNI,” Susaningtyas, di Jakarta, Rabu, 18 Juni 2020.

Meski harus bergantian namun pada kenyataannya Presiden yang menentukan siapa yang akan menjabat. “Hak prerogatif presiden tidak dapat diintervensi oleh siapapun."

Nuning menyampaikan pernyataannya sehubungan dengan kegiatan olahraga bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di Istana Bogor, Ahad, 14 Juni 2020.

Pertemuan Presiden Jokowi dan tiga kepala staf angkatan itu menimbulkan spekulasi siapa yang layak untuk menjabat panglima TNI mendatang untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Susaningtyas menjelaskan berdasarkan Pasal 13 ayat 4 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan panglima TNI dapat dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Meski demikian, ada tiga hal penting yang patut pertimbangkan. Pertama, usia dan prestasi kerja. "Sangat penting untuk menentukan proyeksi masa jabatan panglima TNI minimal dua tahun ke depan untuk menjaga proses regenerasi."

Jika tidak diperhatikan, pengalaman menunjukkan beberapa perwira yang cemerlang tidak sempat menjabat karena terhalang seniornya yang belum pensiun. "Padahal untuk jabatan sestrategis panglima TNI tidak harus menunggu pensiun. Apalagi jika dipertimbangkan prestasi kerja selama dinas." Ukuran prestasi kerja yang memang belum standar menyebabkan banyak spekulasi hanya berdasarkan rekam jejak pengalaman dinas.

Kedua, pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal. Ketiga, pertimbangan perkembangan lingkungan strategis pada tataran global dan regional.

"Dibutuhkan sosok panglima TNI yang memiliki dampak penangkalan bagi petinggi militer internasional. Penting sekali jika panglima TNI disegani dunia internasional," kata Susaningtyas.

Berita terkait

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

11 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

11 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

15 hari lalu

Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

17 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

17 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

19 hari lalu

Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

Pasca-bentrokan antara Brimob dan TNI AL di Pelabuhan Sorong, diketahui sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia, konflik serupa pernah terjadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

21 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

22 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

22 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

23 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya