Novel Baswedan Ajak Publik Kritik Ketidakadilan Penegakan Hukum

Sabtu, 13 Juni 2020 07:14 WIB

Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis, 11 Juni 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengajak masyarakat terus kritis terhadap ketidakadilan. "Saya mengajak semua kawan-kawan yang berjuang untuk tetap berani dan konsisten," kata Novel melalui video, Jumat, 11 Juni 2020.

Pernyataan itu disampaikan Novel sehubungan dengan tuntutan jaksa yang begitu rendah terhadap dua terdakwa penyerangnya, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Perbuatan yang menggambarkan compang-campingnya penegakan hukum tidak bisa dibiarkan.

Menurut Novel, serangan terhadap dirinya adalah penganiayaan berlevel tinggi. Serangan itu direncanakan, dilakukan dengan menggunakan air keras, hingga mengakibatkan luka berat. Dia juga meyakini penyerangan itu adalah upaya menakut-nakuti dan mengancam upaya memberantas korupsi.

"Mereka berharap kita semua jadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara."

Novel Baswedan mengakui memang banyak masyarakat menjadi korban ketidakadilan aparat hukum. Namun ia menilai pola-pola semacam ini harus dikritik dan tak bisa dibiarkan.

Advertising
Advertising

Mantan perwira menengah kepolisian itu mengingatkan, penegakan hukum adalah faktor penting untuk membangun suatu bangsa. Apalagi pemerintah sedang berupaya membangun di semua bidang, mulai ekonomi, politik, sosial, dan lainnya.

Mimpi-mimpi pembangunan di bidang lainnya akan sulit terwujud jika penegakan hukum ternyata masih bermasalah. "Bahkan dalam proses upaya memberantas korupsi, masalah penegakan hukum itu menjadi hal yang penting sekali."

Belakangan ini, kata Novel, pemberantasan korupsi menghadapi masalah luar biasa. Penghambatan dan penghadangan terhadap upaya pemberantasan rasuah terang-benderang terjadi.

Masalah penegakan hukum harus terus diperhatikan dan catatan bagi masyarakat. Kritik dan perhatian publik disebutnya penting agar ada perbaikan dalam penegakan hukum, meski ia tak tahu bagaimana perbaikan itu bisa terjadi. "Apakah Bapak Presiden masih tetap akan membiarkan? Ataukah akan turun untuk membenahi masalah-masalah seperti ini?" Novel Baswedan bertanya kepada Presiden Jokowi.



Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

12 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

22 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

22 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

23 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya