TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Wewenang Dewan Syuro DPP PKB akan dipangkas. Menurut Ketua DPP PKB, Mahfud MD, gagasan itu muncul dari KH Abdurrahman Wahid yang juga orang pertama di badan tersebut. Tidak jelas, apakah pemangkasan itu terkait rame-rame perlawanan Matori Abdul Djalil atas pemecatan dirinya oleh Dewan Syuro PKB pasca Sidang Istimewa MPR. “Wewenang dewan syuro akan dibatasi dengan quorum. Dulu dewan syuro begitu dominan karena mandataris muktamar adalah ketua dewan syuro. Sekarang kita demokratisasi. Pembatasan wewenang dewan syuro itu atas permintaan Gus Dur,” kata Mahfud dalam jumpa pers dengan Pjs Ketua Umum PKB, Alwi Shihab, pada hari kedua Muktamar Luar Biasa PKB di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (18/1) sore. Saat Mukatamar I PKB di Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, para peserta tidak memilih ketua umum tanfidziyah (DPP PKB). Tapi, yang dipilih adalah ketua dewan syuro. Dan, Gus Dur yang ketika itu presiden terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Ia memegang mandat dan kewenangan besar, yakni memilih anggota Dewan Syuro. Gus Dur pula yang menunjuk Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah DPP PKB serta Sekretaris Jenderal Muhaimin Iskandar (keponakan Gus Dur). Formasi kepengurusan DPP PKB pun lahir dari pilihan Gus Dur. Pasca muktamar, kritik bermunculan dari sejumlah kalangan. Dewan Syuro diidentikkan Dewan Pembina DPP Golkar semasa rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sedang Dewan Tanfidziyah hanya semacam pelaksana kebijakan atau badan eksekutif. Ketika Matori Abdul Djalil dipecat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah DPP PKB, menyusul keterlibatannya dalam Sidang Istimewa MPR, Gus Dur pula yang mengayunkan keputusan itu. Menurut konstitusi PKB, hasil Muktamar I di Surabaya, keputusan penting semacam itu tidak perlu lewat muktamar. Cukup di tangan Dewan Syuro karena mandat tertinggi PKB dipegang Ketua Dewan Syuro. "Wewenang yang luas itu bisa berdampak adanya ketergantungan dewan tanfidziyah terhadap dewan syuro," ujar Mahfud. Menurutnya, dewan syuro bukan saja dibatasi kewenangannya, tapi juga akan diubah nama menjadi dewan permusyawaratan. Kini, dalam Muktamar Luar Biasa PKB di Yogyakarta, ketua dewan syuro dan ketua umum dewan tanfidziyah sama-sama dipilih peserta muktamar lewat pemungutan suara. Konsekuensinya, ketua dewan syuro tidak bisa memecat ketua umum dewan tanfidziyah. Menurut Mahfud, kelak ketua dewan syuro tidak boleh mengambil satu keputusan seorang diri melainkan harus disetujui anggota dewan syuro lainnya. Itu pun ada persyaratan minimal anggota yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan. “Dewan syuro adalah gabungan orang-orang. Mereka baru bisa mengambil keputusan penting kalau dihadiri minimal 2/3 anggota, tidak hanya dilakukan ketua,” kata Mahfud. Menurut Mahfud, dewan tanfidziyah juga akan diubah namanya menjadi badan eksekutif. Usulan seluruh perubahan dan pembatasan tersebut telah digodok oleh Komisi B yang membidangi AD/ART. "Sedang istilah ketua dewan syuro kemungkinan akan diganti menjadi Rois Aam (mirip struktur PBNU)," ujar Mahfud. (Syaiful Amin/Heru C. Nugroho - Tempo News Room)