TEMPO Interaktif, BANDUNG:Menteri Agama Maftuh Basyuni ternyata telah meminta jajarannya di Kanwil Departemen Agama Jawa Barat untuk memverifikasi dokumen calon jemaah haji di provinsi ini. Proses verifikasi dilakukan menyusul indikasi pemalsuan dokumen baik KTP, Kartu Keluarga yang dipakai mendaftar haji di Jawa Barat. Kepala Kanwil diberi wewenang untuk mencoret calon jemaah haji yang terbukti menggunakan dokumen palsu, kata Asisten Pemerintahan Tjatja Kuswara, usai bertemu Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/9). Penegasan itu dilakukan menyusul kisruhnya kuota haji di Jawa Barat. Kisruh haji bermula dari SK Gubernur Jabar No 451.14/Kep/283-Yansos Tahun 2008 tentang kuota haji, bulan Mei silam.Menurut Tjatja, permintaan serupa juga dimintakan Menteri Agama kepada jajaran pemerintah provinsi Jawa Barat. Terutama kemungkinan kecurangan dalam proses pembuatan dokumen haji. Bahkan, pihaknya menjanjikan, akan menjatuhkan hukuman bagi aparat pemerintah yang membantu kecurangan itu. Kabid Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah Departemen Agama (Depag) Jawa Barat, H. Iding Samarkondi mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan calon jamaah haji asal Kota Bekasi, Kota Depok, serta kota-kota lainnya yang terpotong jatahnya akibat pemberlakukan SK Gubernur tetnang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Penentuannya berdasarkan nomor urut pendaftaran, katanya. Iding memaparkan, catatan pihaknya, ada 9.312 calon jemaah haji asal 7 kota di Jawa Barat yang terpotong jatahnya akibat keputusan kuota kabupaten/kota itu. Yang terbesar ada di Kota Bekasi yakni 5.869 calon jamaah, lalu Depok (1.497 calon jamaah), Kota Tasik (215 jamaah), Kota Cimahi (81 jamaah), Kota Bandung (892 jamaah), Kota Bogor (597 jamaah), dan Kota Cirebon (161 jamaah). Ahmad Fikri