Kemensos: Bansos Sembako Kurang Bagus Bisa Ditukar

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Minggu, 31 Mei 2020 11:08 WIB

Petugas rukun warga mendistribusikan paket bansos PSBB COVID-19 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahap II di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Mei 2020. TEMPO/Nita Dian

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin menegaskan warga dapat langsung menukar jika bantuan sosial (bansos) sembako yang diterima memiliki kualitas produk yang kurang bagus.

"Ketika ada ketidaksesuaian (produk), sampaikan saja, nanti akan kami tindaklanjuti untuk segera diganti," kata Pepen dalam siaran pers Kemensos yang diterima di Jakarta, Ahad, 31 Mei 2020.

Imbauan itu disampaikan Pepen ketika melakukan pemeriksaan kualitas bantuan sembako di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin.

Menurut dia, kemunculan produk dengan kualitas yang tidak sesuai biasanya terjadi pada beras karena diambil dari berbagai pemasok dan kualitas beras yang beragam. Pepen menegaskan pemerintah akan tetap menjaga bansos yang diberikan berkualitas dan sesuai standar kualifikasi beras premium.

Berdasarkan laporan warga yang diterima oleh Dirjen Linjamsos sejauh ini warga di daerah itu telah menerima bansos sembako dengan kualitas yang bagus.

Advertising
Advertising

Dalam kunjungan tersebut, Kemensos memastikan hampir 90 persen warga Sepanjang Jaya telah menerima bansos sembako Presiden Joko Widodo tahap ketiga yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua RW 02 Sepanjang Jaya, Mansur Hidayat, yang mengatakan bansos sembako tahap ketiga diprioritaskan kepada warga yang belum menerima bantuan apapun.

Dia juga menegaskan tidak ada tumpang tindih penerima bantuan di daerah tersebut untuk bansos sembako penanganan Covid-19 dan juga bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mereka kita tawarkan alternatif, kalau mereka (penerima bantuan PKH) terima (bantuan sembako), konsekuensinya nanti PKH-nya dicabut. Jika bantuan (sembako) diserahkan ke orang lain atau dialihkan, ya artinya silakan PKH-nya jalan terus," kata Mansur.

Berita terkait

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

7 jam lalu

Tri Rismaharini Sigap Tanggapi Masalah Sosial di Kecamatan Lewa dan Letis

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, lakukan kunjungan kerja ke RSUD Umbu Rara Meha dan Puskesma Lewa, di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Baca Selengkapnya

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat Desa Pambotanjara

8 jam lalu

Kemensos Berikan Instalasi Pengolahan Air Terpadu untuk Memenuhi Kebutuhan Air Masyarakat Desa Pambotanjara

Salah satu warga Desa Pambotanjara, dengan langkah pasti, masuk ke area instalasi pengolahan air terpadu, pemberian Kementerian Sosial untuk membantu pemenuhan air bersih masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

15 jam lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

7 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

9 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

9 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

9 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

11 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya