TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengeluarkan lima anjuran untuk pemerintah terkait kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19. Salah satu anjurannya ialah agar pemerintah tak melakukan pembukaan sekolah hingga Desember 2020.

"Dengan mempertimbangkan lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020," kata Ketua IDAI Aman Pulungan dalam keterangan tertulis, Ahad, 31 Mei 2020.

IDAI mengapresiasi dan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan rumah sebagai tempat belajar. Kegiatan belajar di rumah ini dengan melibatkan peran aktif siswa, guru, dan orang tua dalam proses belajar mengajar.

IDAI menganjurkan agar belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) baik melalui jaringan atau luar jaringan serta menggunakan modul yang disiapkan Kemendikbud.

Aman mengatakan pembukaan kembali sekolah dapat dilakukan jika jumlah kasus Covid-19 telah menurun. Jika nantinya telah memenuhi syarat epidemiologi membuka sekolah, Aman juga mengimbau semua pihak bekerja sama dengan cabang-cabang IDAI di area yang sudah memenuhi syarat pembukaan.

Kerja sama ini terkait perencanaan terkait kontrol epidemi, kesiapan sistem layanan kesehatan, sistem surveilans kesehatan untuk mendeteksi kasus baru, dan pelacakan epidemiologi.

Untuk keperluan ekstrapolasi data, IDAI juga menyarankan agar pemerintah dan pihak swasta melakukan pemeriksaan rapid test hingga PCR secara masif, atau 30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi Covid-19. "Termasuk juga pada kelompok anak-anak," kata Aman.

Anjuran IDAI ini dilatari jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah, mulai melonggarnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan masih sulitnya menerapkan pencegahan infeksi pada anak-anak.

Data IDAI mencatat anak-anak juga rentan terhadap Covid-19. Hasil deteksi kasus pada anak yang dilakukan IDAI hingga 18 Mei lalu mencatat sebanyak 584 anak terkonfirmasi positif dan 3.324 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). Sebanyak 14 anak meninggal dan 129 lainnya meninggal dalam status PDP.