Presiden Kaji Prioritas Usul 245 Proyek Strategis Nasional Baru
Reporter
Antara
Editor
Endri Kurniawati
Jumat, 29 Mei 2020 11:06 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kementerian untuk memilah usul 245 proyek strategis nasional baru, agar mengerucut pada proyek prioritas nasional yang dapat segera mendongkrak pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
“Saya minta dilihat di lapangan, dihitung, dikalkulasi rinci, mana yang direkomendasi, dan mana yang tidak direkomendasi,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
Proyek prioritas baru, kata Presiden, harus mampu mendorong pemulihan ekonomi secara signifikan setelah tekanan wabah COVID-19. “Penambahan proyek strategis untuk yang daya ungkit besar bagi pemulihan ekonomi pascapandemi sangat penting untuk bisa didahulukan.”
Kepala Negara juga meminta hambatan-hambatan pengerjaan proyek prioritas segera diselesaikan. Hambatan yang bersumber dari pengadaan lahan menjadi masalah bagi pelaksanaan proyek prioritas. “Selesaikan secepat-cepatnya berbagai sumbatan, hambatan PSN di lapangan.” Presiden mendapat laporan hambatan yang besar masih pada urusan pembebasan lahan.
Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020 Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Beleid terbaru yang diundangkan pada 19 Mei 2020 ini mencabut aturan sebelumnya soal pengadaan tanah dalam proyek strategis nasional yakni Perpres No. 102/2016.
Terdapat ketentuan baru mengenai pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Pasal 3 Perpres menyebutkan pemerintah mengatur pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan atau dana cadangan. Dana jangka panjang atau cadangan ini adalah akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya.
Daftar proyek strategis nasional tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
