TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat, menilai rencana pemerintah menerapkan protokol new Normal menandakan ketidakberdayaan dan kegagalan negara menanggulangi Covid-19.

Menurut Syahrul Aidi, seharusnya pemerintah melakukan terobosan seperti Turki, Taiwan, New Zealand dan Korea selatan hingga Malaysia, dalam menangani Covid-19. Bukan justru meminta masyarakat berdamai dengan virus.

"Kenapa pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh? Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam tagline new normal," ujarnya lewat keterangan tertulis pada Kamis, 28 Mei 2020.

Kelonggaran dengan 'new normal,' kata Aidi, tidak berbanding lurus dengan kurva penanganan Covid-19 yang belum landai. "Dalam artian, semua ini menjadi aksi bunuh diri masyarakat yang beraktifitas di luar rumah. Lagi-lagi tanggung jawab penuhnya ada di pemerintah yang akan dicap sebagai pelanggar HAM berat setelah terjadi kemungkinan kematian massal di gelombang kedua Covid-19," ujarnya.

Menurut Syahrul Aidi, 'new normal' baru bisa diterapkan jika vaksin Covid-19 telah ditemukan. Tapi, hari ini belum ada vaksin, sehingga negara wajib hadir melindungi warga negaranya agar terhindar dari penularan. "Andaikan korban bertambah dan musnahnya populasi karena kebijakan ini, alangkah celakanya kebijakan yang di ambil oleh Presiden," ujarnya.