TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Asisten Sekretaris Negara bidang Umum Bambang Sutanto menyatakan tidak pernah menyimpan dana bantuan presiden direkening pribadi miliknya seperti yang ditudingkan banyak pihak. Menurut Sutanto, dirinya selalu mencantumkan jabatannya selaku asisten menteri sekretaris negara saat membuka rekening baru di bank-bank. “Seperti lazimnya rekening dinas,” katanya kepada pers seusai menghadiri rapat dengar pendapat dengan tim kecil verifikasi dana Banpres Komisi I DPR, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (20/6). Kendati begitu, dia mengakui, dana itu hanya bisa dicairkan dengan mencantumkan tandatangannya. “Namun, selalu ada Surat Perintah mengambil uang yang dikeluarkan Sesneg atas instruksi presiden,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa presiden kerap meminta laporan pertanggungjawaban atas pengunaan dana tersebut. “Nama penerima dana, nilai dana yang diberikan dan peruntukkannya, selalu sepengetahuan Presiden,” kata Sutanto yang kini berkantor di Istana Wakil Presiden. Pemasukan dan pengeluaran dana Banpres, kata dia, wajib dilaporkan kepada presiden setiap bulan. “Jadi administrasi pencairan dana Banpres ini sangat ketat dan selama saya mengelolanya tidak ada penyimpangan!” ujar pria pernah menjadi asisten delapan Mensesneg selama tiga tahun. Sutanto menjelaskan saat ini terdapat sekitar 70 rekening yang tersebar di sejumlah bank. Tim kecil merasa perlu meminta keterangan “saksi kunci” Sutanto berkaitan dengan posisinya sebagai "kasir" dana Banpres. Dalam kesempatan itu Sutanto juga membantah adanya selisih saldo dana Banpres. ”Itu hanya masalah periode waktu yang berbeda. Tidak ada selisih,semuanya tersimpan rapi,” katanya menanggapi perbedaan laporan keuangan antara yang diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan yang disampaikan Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Sutanto mengungkapkan jumlah saldo dana Banpres yang diterimanya dari Ali Affandi pada akhir Januari 1996 adalah Rp377.525.692.961. Sedangkan saldo dalam bentuk dollar sebesar US$11,24 juta. “Akhir saya menjabat dan awal masa kerja Djohan Effendi, Rp 476.371.580.000. Dolarnya ada US$14 juta. Semua ini telah diserahkan pada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2002,” Bambang menuturkan. Soal lambatnya pelaksanaan UU No.20/1997 yang menginstruksikan pengalihan dana Banpres ke kas negara selambat-lambatnya 23 Mei 2002, Sutanto mengatakan,”Itu wewenang Presiden dan Sesneg. Saya sendiri tidak pernah mendapat instruksi untuk mengalihkan dana itu ke kas negara sampai 18 Mei 2002 lalu. Sesudah tanggal itu, semua dana sudah resmi berada di bawah kuasa Departemen Keuangan.” Presiden Megawati sendiri, kata Sutanto, baru Januari 2002 lalu, meminta Sesneg melakukan kompilasi semua data dan dana Banpres untuk diserahkan ke Depkeu. Mengenai adanya sejumlah dana bantuan yang dipinjamkan dan dipakai sebagai penyertaan modal di beberapa perusahaan swasta, Sutanto mengatakan bahwa itu terjadi sebelum ia menjabat. Kendati begitu pihaknya telah berusaha untuk menarik kembali dana sebesar Rp70 miliar yang dipinjamkan antara lain kepada konsorsium pelaksana Sea Games, Grup Nusamba milik Bob Hasan dan Bambang Trihatmodjo. “Tapi mereka mengaku ada kesulitan, sehingga sampai saat ini tidak bisa ditagih,” katanya. Ditanya soal mengapa peruntukan dana Banpres begitu beragam, dari pengobatan pejabat sampai kredit mobil, Sutanto berujar pendek, “Semua itu terserah Presiden.” Mengenai tudingan mantan Sekretaris Presiden Aburrahman Wahid, Ratih Hardjono, yang mengaku kesulitan meminta pengalihan dana Banpres dari tangannya, Sutanto dengan ringan berujar, ”Siapa? Ratih Hardjono? Saya ketemu aja ndak pernah!” (Wahyu Dhyatmika – Tempo News Room)