Sebut Pemerintah Tak Tegas PSBB, JK: Kita Banyak Main Kata-kata

Sabtu, 23 Mei 2020 13:06 WIB

Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyiapkan satu juta paket bantuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk membantu masyarakat dalam upaya pencegahan dan mitigasi Covid-19, 8 April 2020. Dok: Tim Media JK

TEMPO.Co, Jakarta-Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak ada ketegasan dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Dia juga mengkritik tak adanya langkah sterilisasi kota untuk berusaha mematikan virus Corona.

"Kita tidak laksanakan seperti itu, malah kita main kata-kata saja banyak," kata JK, sapaan Jusuf Kalla, dalam diskusi virtual Ini Budi Tempo, Sabtu, 23 Mei 2020.

JK berpendapat ada dua hal yang menurutnya penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Pertama adalah memastikan masyarakat tinggal di rumah masing-masing. Kedua, berusaha melawan virus dengan disinfektan massal.

Adapun pengobatan, kata JK, adalah langkah terakhir jika sudah terkena virus. "Kalau kena. Bagaimana tidak kena? Ya hindari dan matikan," kata dia.

Akan tetapi, JK menilai dua langkah pencegahan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang berkeliaran serta tidak adanya disinfeksi massal.

Advertising
Advertising

JK pun berpendapat masyarakat yang tidak disiplin dapat dikenai denda. "Jawabannya ketegasan. Siapa keluar rumah harus didenda, tidak pakai masker didenda. Kalau tidak ada ketegasan ya tidak jalan," kata dia.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini menyebut ketegasan harus sama-sama dimiliki pemerintah pusat dan daerah. Mereka harus bekerja sama menjalankan aturan PSBB.

Yang terjadi saat ini, lanjut dia, pemerintah daerah memprotes pemerintah pusat karena aturan yang berubah-ubah. Misalnya kebijakan melarang mudik tetapi memperbolehkan angkutan beroperasi. Akhirnya, masyarakat melihat peluang untuk lebih bebas."Akhirnya yang terjadi, di antara banyak negara kita naik terus (jumlah kasus Covid-19)," kata JK.

Menurut JK, jika pemerintah benar-benar tegas, waktu yang diperlukan untuk menekan jumlah kasus Covid-19 pun tak akan lama. Dia menyebut pemerintah perlu tegas satu hingga dua bulan saja untuk benar-benar bisa menurunkan jumlah kasus.

"Kalau sebulan dua bulan kita betul-betul melaksanakan dengan konsekuen PSBB, bisa terputus ini, atau setidaknya turun," ujar JK .

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

22 menit lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

6 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

12 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

15 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

8 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

8 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

11 hari lalu

Peneliti BRIN di Spanyol Temukan Antibodi Pencegah Virus SARS-CoV-2

Fungsi utama antibodi itu untuk mencegah infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi Covid-19 pada 2020.

Baca Selengkapnya