Wamendes Dapat Info Ada BLT Dana Desa Disunat Jadi Rp 100 Ribu

Jumat, 22 Mei 2020 17:05 WIB

Percepat Penyaluran Bansos Tunai, Dirjen PFM Monitoring dan Supervisi di Jawa Barat.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Desa Budi Arie Setiadi menemukan ada BLT Dana Desa yang dipotong di Desa Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Ia mendapat laporan jika BLT Dana Desa yang seharusnya disalurkan Rp 600 ribu per bulan per keluarga diduga hanya diberikan Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.

Masalah ini ia temui setelah melakukan inspeksi mendadak hari ini, Jumat, 22 Mei 2020. Tiba di Kantor Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, pada pukul 09.32 WIB, Budi menemukan kondisi kantor desa yang masih tutup. Sepuluh menit kemudian, satu pengurus desa datang dan mengatakan jika kepala desa sedang ke luar daerah.

Kepada Budi Arie, sekretaris desa menjelaskan jika BLT Dana Desa yang disalurkan ke warga tetap Rp 600 ribu per bulan. Hanya data penyalurannya tidak dipampang di kantor desa melainkan disimpan di rumah kepala desa.

"Loh, data kok di rumah Pak Kades? Data Dana Desa harus dipasang di kantor desa supaya masyarakat tahu. Ini untuk transparansi," kata Budi Arie kepada Sekretaris Desa seperti dikutip dari siaran persnya, Jumat, 22 Mei 2020.

Budi Arie melanjutkan inspeksi mendadaknya ke Desa Legok Sari, Kecamatan Darangdan. Sampai di kantor desa, pintu masih terkunci. Di halaman kantor terparkir mobil ambulans.

Advertising
Advertising

Meski sudah menunggu selama sepuluh menit, tidak ada satu pun pengurus desa yang berhasil ditemuinya.

"Penyelewengan dana desa bisa menjadi masalah hukum. Kepolisian dan aparat hukum akan menanganinya jika ada bukti-bukti. Keterlaluan nasib rakyat di permainkan," ucap dia.

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

7 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

10 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

10 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

11 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

11 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

11 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

11 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

11 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

11 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya