TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Polri dan TNI mengawasi penyaluran bantuan tunai dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di lapangan. Sehingga, bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima secara utuh oleh keluarga penerima manfaat.

“Tidak boleh ada penyunatan oleh siapa pun untuk BLT Dana Desa maupun bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Mohon, Pak Kapolri ini dikoordinasikan kepada jajarannya,” ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin presiden, Selasa, 19 Mei 2020.

Selain mengawasi penyaluran bantuan di lapangan, Muhadjir juga meminta Babinkamtibmas dibantu Babinsa mengawal data keluarga penerima BLT Dana Desa. Sebab, untuk penyaluran bantuan tahap I ini, datanya hanya berbasis RT/RW tanpa verifikasi di tingkat kabupaten/kota karena keterbatasan waktu. “Lakukan verifikasi data dan sinkronisasi data. Sehingga menghindari tumpang tindih dan penerima ganda,” ujar dia.

Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sampai saat ini dana BLT sudah disalurkan ke 53.152 desa. Kemudian, dana BLT yang sudah berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN untuk menunggu pencairan sebanyak untuk 6.205 desa. “Sehingga, total desa yang siap segera menerima BLT itu sebanyak 59.361 desa,” ujar dia.

Data terakhir, ujar Halim, sebanyak 14.326 desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa. Jumlah ini setara dengan 26 persen dari 53.156 desa yang Rekening Kas Desa (RKD)-nya sudah tersalur bantuan.

Sementara untuk bantuan tunai, Kemensos telah menyerahkan semua dana kepada PT Pos Indonesia untuk disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara mengatakan, penyaluran tahap pertama ini ditargetkan bisa tersalurkan kepada sekitar 8,3 juta Kepala Keluarga dari total target 9 Juta KK, menjelang Idul Fitri atau maksimal pada hari pertama Lebaran. Adapun 700 ribu KK lainya belum terdata oleh daerah dan penyaluran bantuan akan diberikan menyusul.

Data per hari ini, kata Juliari, bantuan tunai dengan besaran Rp600 ribu telah diterima oleh sekitar 3,7 juta KK atau sekitar 44,5 persen dari jumlah penerima manfaat. Sisanya, sekitar 4,6 juta KK yang akan dikebut penyalurannya sampai dengan Sabtu pekan ini

Untuk mengejar target tersebut, Juliari meminta PT Pos Indonesia harus bisa menyalurkan bantuan kepada sekitar 800 KK per hari, mulai 19 Mei-23 Mei.

“PT Pos sudah saya perintahkan membuka semua loket pembayaran tambahan dan menambah jam operasional kantor pos sampai jam 10 malam untuk mengebut penyaluran dana ini,” ujar Juliari.