TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan kriteria masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Menurut Halim sasaran pertama program ini adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena imbas Covid-19 dan belum mendapat apa pun dari kebijakan pemerintah.

"Jadi, mereka yang belum dapat PKH (Program Keluarga Harapan), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan segala bentuk jaring pengaman sosial yang ada, akan diberikan BLT dana desa ini," ujar dia lewat konferensi pers dari Kantor Presiden RI, Jumat, 8 Mei 2020.

Sasaran kedua, lanjut Halim, adalah keluarga yang memiliki keluarga rentan sakit kronis. "Kenapa dimasukkan? Karena kedekatan Covid-19 dengan penyakit menahun seperti hipertensi, gagal ginjal, jantung, dan lain-lain. Itulah kenapa dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima," ujar dia.

Mereka akan didata oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 yang sudah dibentuk oleh kepala desa dan diketuai langsung kepala desa. Basis pendataannya berdasarkan RT masing-masing. Data relawan itu dibawa ke forum Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Setelah disepakati di Musdesus, barulah disepakati kepala desa. Setelah di tingkat desa selesai, maka data tadi dibawa ke kabupaten untuk dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi overlapping. "Jadi, saya minta kepada kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor oleh desa. Supaya penyaluran BLT ini juga cepat," ujar Halim.

Progres per hari ini, kata Halim, desa yang telah membentuk relawan 53.783 atau 72 persen, dengan jumlah relawan 1.501.419 orang. Desa yang sudah melakukan pendataan penerima bansos sebanyak 27. 062. Sedangkan yang sudah mengalokasikan BLT dana desa sebanyak 24.309.

"Dan yang sudah cair per jam 11 siang tadi, ada 10.000 desa di 80 kabupaten/kota. Kami berharap kepala daerah untuk melakukan percepatan penyaluran BLT dana desa ini," ujar Halim.

DEWI NURITA