Lagi, Warganet Unggah Foto Kepala Daerah di Paket Bahan Pangan

Reporter

Fikri Arigi

Kamis, 7 Mei 2020 12:33 WIB

Wakil KPK, La Ode Syarif (kiri) berbincang dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi sebelum penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemda se-Sulawesi Tenggara dengan BPN dan Direktorat Jenderal Pajak di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, 21 Agustus 2019. Pihak KPK mencatat sebanyak 267 perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara menunggak pajak. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sebelumnya media sosial ramai dengan stiker foto Bupati Klaten Sri Mulyani di botol cairan pencuci tangan dari Kementerian Sosial, kali ini warganet mengunggah foto-foto kepala daerah lainnya, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Foto Ali Mazi di karung berisi paket bahan pangan beredar di media sosial.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif salah seorang yang turut mengunggah foto itu. "Foto Gubernur Sultra di pembungkus bantuan. Kira-kira berapa ongkos cetak foto disetiap kantong itu? Itu bantuan pemerintah pakai uang rakyat, tidak pakai uang pribadi. Kalau pakai uang pribadi pun, lebih mulia kalau tidak pakai foto," kata Syarif melalui akun Twitternya, 5 Mei 2020.

Syarif mengunggah dua foto, pertama karung bersablon wajah Gubernur Sulawesi Tenggara dengan nama lengkap H Ali Mazi, SH. Nampak di dalam karung itu berbagai macam jenis sembako mulai dari beras sampai mi instan. Foto kedua menunjukkan puluhan karung bersablon pada saat proses pembungkusan sembako.

Cuitan Syarif banyak ditanggapi. Di antaranya @rizkimono mengunggah foto karung-karung beras yang ditempeli foto Bupati Brebes Idza Priyanti. "Brebes mah udah duluan ngelakuinnya. Jauh hari sebelum yang Klaten terkenal. Brebes, eksis tetep, kebijakan pencegahan mah lamban," cuitnya.

Penanggap lain @RudiYanaJaya21 mengunggah foto kepala daerah di paket bahan pangan dari Pemda Kabupaten Pandeglang yang ditempeli foto Bupati Pandeglang Irna Narulita, dan wakilnya Tanto Warsono Arban. "Kabupaten Pandeglang sudah nggak aneh dan tak ada yang negur atau saksi," kata dia.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

4 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Daftar Harga Kebutuhan Pokok Terkini, Bawang Merah dan Gula Meroket

12 hari lalu

Daftar Harga Kebutuhan Pokok Terkini, Bawang Merah dan Gula Meroket

Harga sejumlah kebutuhan pokok terpantau naik pada hari ini. Sejumlah bahan pangan itu adalah bawang, cabai daging, gula pasir, ikan dan garam.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Ungkap Kronologi Pembunuhan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon, Cula Dijual Rp 300 Juta

12 hari lalu

Pengadilan Ungkap Kronologi Pembunuhan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon, Cula Dijual Rp 300 Juta

Badak ditembak di bokong lalu disembelih dan diambil culanya terekam camera trap di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Kamera juga dicuri.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

13 hari lalu

Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution

Baca Selengkapnya

PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

21 hari lalu

PDIP Maluku Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah, Apa Saja Syaratnya?

Dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah PDIP tidak mengenal mahar politik.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

23 hari lalu

Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

24 hari lalu

Anggota DPR Sebut Pj Kepala Daerah Bisa Diangkat Lagi hingga Pelantikan Pejabat Definitif

Masa jabatan Pj kepala daerah yang akan habis akhir tahun 2024 ini disebut tidak akan menjadi masalah.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Golkar Tak Pungut Mahar Politik di Pilkada 2024

31 hari lalu

Airlangga Klaim Golkar Tak Pungut Mahar Politik di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya tidak menetapkan mahar politik dalam pencalonan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tren Wisata Kuliner Jadi Momentum Gerakkan Penggunaan Bahan Pangan Lokal

34 hari lalu

Tren Wisata Kuliner Jadi Momentum Gerakkan Penggunaan Bahan Pangan Lokal

Banyak bahan baku pangan lokal yang bisa digunakan sebagai subtitusi bahan impor untuk membuat produk kuliner sejenis, seperti mi.

Baca Selengkapnya

Bapanas Sudah Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah 258,15 Ton, Diklaim Sesuai Regulasi

43 hari lalu

Bapanas Sudah Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah 258,15 Ton, Diklaim Sesuai Regulasi

Bapanas mencatat ada 285,15 ton cadangan pangan pemerintah yang disalurkan ke daerah di Indonesia pasca terkena bencana seperti banjir.

Baca Selengkapnya