Zulkifli Hasan Sebut PAN Tak Bisa Tolak Perpu Covid-19
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Syailendra Persada
Selasa, 5 Mei 2020 15:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjelaskan partainya tak bisa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 atau Perpu Covid-19. Ia mengatakan justru akan timbul masalah sosial jika Perpu itu ditolak.
"Ini (kalau) kita egois menolak, akan ada masalah sosial yang timbul," kata Zulkifli dalam pidato pembukaan Rakernas I PAN, Selasa, 5 Mei 2020.
Zulkifli mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah kalangan, seperti pemerintah daerah sampai masyarakat terdampak Covid-19. Ia menyebut masyarakat saat ini sudah sangat memerlukan bantuan dari pemerintah.
Di sisi lain, kata dia, otoritas keuangan dan fiskal tak bisa mengambil keputusan besar sebelum Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu disahkan. Setelah menjadi Undang-undang, Zulkifli melanjutkan, barulah pemerintah bisa melakukan realokasi anggaran dan mencairkan bantuan untuk masyarakat.
"Apakah kita akan membiarkan dalam keadaan genting masyarakat yang menunggu kucuran bantuan ini," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.
Hanya saja, Zulkifli mengatakan PAN memberikan catatan agar realokasi anggaran disempurnakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). "UU sudah ada, disempurnakan, itu tidak sulit. Jadi menyangkut anggaran negara dimasukkan ke APBN-P," katanya.
Hal senada disampaikan politikus senior PAN Hatta Rajasa. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, PAN perlu mendukung Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Namun, dia mengatakan Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat harus mendorong pengaturan keuangan negara itu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Hal ini agar DPR dapat melakukan pengawasan terhadap penganggaran uang negara tersebut.
"Ownership public policy itu harus seluruh bangsa, karena itu peran serta partai kita membahas APBN-P menjadi sangat vital," kata mantan Ketua Umum PAN ini.
