TEMPO.CO, Jakarta - KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menilai tidak ada gejolak sosial atau konflik sosial di masa darurat kesehatan Covid-19.

Menurut Komnas HAM, munculnya wacana potensi gejolak sosial mengada-ada.

“Kalau ada yang mengatakan ada dinamika potensial gejolak di masyarakat itu penilaian yang berlebihan,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi pada Ahad lalu, 3 Mei 2020.

Anam menerangkan sejumlah indikator untuk membuktikan bahwa tidak ada potensi gejolak sosial selama ini.

Dia mengatakan bahwa penegakan hukum yang diterapkan oleh tim terpadu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas kesehatan cukup baik.

Menurut dia, masyarakat juga relatif patuh melakukan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

“Kami melihat lebih banyak yang tertib dibandingkan yang tidak."

Anam melihat masyarakat menunjukkan solidaritas yang kuat dalam menghadapi Covid-19 sebagai masalah bersama yang tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah.

Politikus PDIP Adian Napitupulu yang pertama mengungkapkan analisa potensi konflik sosial pada Juni-Agustus 2020 jika kondisi wabah Covid-19 terus memburuk.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjend Sisriadi dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu juga mengatakan TNI menyiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan gejolak sosial di tengah pandemi Covid-19.

Anam mengatakan Komnas HAM menolak wacana pelibatan TNI dalam pengamanan selama wabah Covid-19.

Dia berpendapat pasukan TNI boleh saja dilibatkan untuk urusan kesehatan, tapi bukan keamanan. Apalagi pemerintah sudah menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan.

“Jangan menggeret tata kelola darurat kesehatan ini menjadi tata kelola keamanan, karena itu akan sangat serius,” ucapnya.