Kapolda Kepri Andap Ditunjuk Jadi Irjen Kemenkumham

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 1 Mei 2020 13:16 WIB

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada pejabat baru Asops Kapolri Irjen Pol Deden Juhara (kedua kanan) Kapolda Maluku Brigjen Pol Andap Budhi Revianto (kanan) saat sertijab Asops Kapolri dan Kapolda di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. ANTARA/Reno Esnir.

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto dialihtugaskan ke instansi lain yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menduduki jabatan Inspektur Jenderal atau Irjen.

Pengalihtugasan Andap menjadi Irjen Kemenkumham tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 772/TPA Tahun 2020.

Berdasarkan salinan surat yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 1 Mei 2020, pelantikan Andap sebagai Irjen Kemenkumham akan digelar pada Senin pekan depan, 4 Mei 2020, di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.

Merujuk Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1378/V/KEP./2020 tertanggal 1 Mei 2020, posisi Kapolda Kepri akan ditempati Irjen Aris Budiman, yang pernah menjabat Direktur Penyidikan KPK.

Kursi Irjen Kemenkumham kosong karena Jhoni Ginting, pejabat sebelumnya, ditunjuk menjadi Plh Dirjen Imigrasi yang ditinggal Ronny Sompie.

Andap Budhi Revianto lantas mengisi kekosongan tersebut.

Sebelumnya, Andap pernah menjabat Kapolda Sultra, Kapolda Maluku,dan terakhir menjadi Kapolda Kepri.

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

3 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

3 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara

5 hari lalu

Kapolri Lantik Brigjen Dwi Irianto Sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara

Pelantikan Kapolda Sulawesi Tenggara yang baru itu dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri pejabat utama Mabes Polri di Rupatama, Mabes Polri.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

6 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

6 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

6 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

7 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Reda Bentrok TNI AL vs Brimob Sorong Setelah Laksamana Bersikap

22 hari lalu

Reda Bentrok TNI AL vs Brimob Sorong Setelah Laksamana Bersikap

Laksamana Muhammad Ali menyatakan perselisihan anggota TNI AL dan Brimob Batalyon B Sorong berakhir damai.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

26 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

28 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya