Ketua Apkasi: Sederhanakan Mekanisme Penyaluran Bansos Covid-19

Senin, 27 April 2020 13:32 WIB

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan ada 30 atraksi baru dalam Banyuwangi Festival 2020. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah pusat menyederhanakan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak wabah Covid-19.

Menurut dia, masalah utama dari penyaluran bansos Covid-19 adalah data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Anas, yang juga Bupati Banuwangi, mencontohkan ada seorang warga desa yang mulanya tidak masuk kategori penerima bantuan tapi dia menjadi miskin karena wabah Covid-19.

Di sisi lain, Anas melanjutkan, warga tersebut secara kriteria tidak masuk ke dalam 14 syarat penerima bansos yang telah ditetapkan. Bahkan untuk memenuhi sembilan kriteria minimal saja susah.

"Posisi perangkat negara di bawah serba dilematis, karena juga rawan konflik dalam penyaluran bantuan ini," katanya saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 27 April 2020.

Anas berpendapat perlu diskresi-diskresi dari kepala daerah dengan pengawalan aparat penegak hukum.

Dia membenarkan ada ketentuan bahwa penerima salah satu program bantuan tidak berhak mendapatkan bantuan dari program lainnya.

Itu sebabnya saat ini perlu pendataan yang akurat dan cepat. "Problem-problem teknis ini harus dikoordinasikan dengan baik dan fokus pada solusi."

Kader PDIP tersebut mengusulkan kepada pemerintah agar warga yang tidak masuk pendataan penerima bantuan dapat diperhatikan oleh instansi lain, seperti lembaga zakat, BUMN, swasta, TNI dan Polri.

"Jika kolaborasi ini dilakukan secara tepat dan cepat, Insya Allah bisa optimal dalam membantu warga," ucap dia.

Aturan bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 dinilai berbelit-belit dan tumpang tindih. Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar ampi marah-marah via video yang viral.

Politikus Partai Amanat Nasional itu bahkan memaki sejumlah menteri, yakni seperti Menteri Desa, Menteri Sosial, dan Mendagri.

Menurut Anas, apa yang disampaikan oleh Sehan memilki semangat sama dengan kepala daerah lainnya.

"Rasanya ingin membantu masyarakat, apalagi dalam situasi pandemi saat ini," ucap Anas.


AHMAD FAIZ

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

23 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

2 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

2 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

8 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

9 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

9 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya