Seorang petugas medis bersiap memakai alat pelindung diri untuk memeriksa pasien suspect virus Corona di ruang isolasi instalasi paru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai di Dumai, Riau, Jumat, 6 Maret 2020. Kasus Nomor 1 suspect COVID-19 yang dalam masa observasi kondisinya juga sudah sembuh dan masih menunggu hasil uji spesimen dari laboratorium di Jakarta. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri KawalCOVID-19 Ainun Najib mengatakan keterbatasan data Covid-19 di Indonesia akibat pemerintah tidak transparan bisa sangat berbahaya.
Menurut Ainun, keterbatasan data Covid-19 bisa memengaruhi hasil pemodelan atau prediksi para ilmuwan, termasuk keputusan yang diambil pemerintah pusat atau daerah.
"Data itu kan yang dipakai untuk memodelkan seperti apa situasi Covid-19 sekarang," kata Ainun dalam diskusi Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso hari ini, Sabtu, 25 April 2020.
Ainun, yang juga pendiri KawalPemilu.org, menjelaskan bahwa para ahli hanya dapat mengandalkan data resmi yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan, bukan data riil dari daerah.
Padahal, dia berpendapat, data Covid-19 yang dipublikasikan oleh Kemenkes jauh dari realita.
Dia juga mengungkapkan Kemenkes memonopoli publikasi data Covid-19 di Indonesia. Hasil tes PCR atau tes Covid-19 yang sudah dilakukan laboratorium di daerah tak boleh diumumkan sebelum diuji ulang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes.
"Data itu bisa bikin pemerintah daerah bahkan Pak Jokowi tertipu dan salah mengambil keputusan. Ini fatal sekali."
Ainun meminta pemerintah memberikan kewenangan kepada laboratorium di daerah untuk mempublikasikan data Covid-19 hasil pengujian mereka.
Monopoli data Kemenkes dinilainya membuat data jumlah kasus Covid-19 yang diumumkan lebih rendah dari kenyataannya.
