TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pemerintah tengah menggalakkan strategi baru agar tingkat kepatuhan publik pada aturan jaga jarak fisik (physical distancing) meningkat. Caranya adalah melibatkan komunitas di tiap pemukiman, yang diawasi oleh tokoh masyarakat sekitar, sampai ketua RW dan RT untuk menghadapi wabah virusCorona atau Covid-19.

"Masih adanya tingkat disiplin yang rendah. Tingkat kepatuhan publik yang masih rendah," kata Doni dalam rapat telekonferensi bersama Komisi VIII DPR RI, Senin 6 Maret 2020.

Ia berharap tingkat kepatuhan masyarakat semakin baik. “Tentu pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat di semua lapisan termasuk juga sampai ke tingkat paling rendah RT-RW.”

Masyarakat, menurut Doni akan patuh kepada RT dan RW, apabila RT RW mau turun tangan. Doni mengaku sempat menyaksikan dalam video warga yang tidak patuh terhadap anjuran pemerintah, menurut kepada Ketua RT saat ditegur.

Cara ini, kata Doni, dapat efektif karena Ketua RT dekat dengan warga, dan tahu betul lingkungannya. "RT marah ini justru efektif ketimbang aparat marah.” Sehingga penegakan ketertiban di pemukiman cukup dilakukan oleh Ketua RT, tidak memerlukan aparat keamanan.

“Narasi ini kami dorong, cukup masalah penegakan ketertiban ini dilakukan ketua RT." Instrumen seperti RT, RW, Karang Taruna, serta PKK, menurut Doni adalah instrumen unik yang dimiliki Indonesia. Tidak banyak negara, kata dia, yang memiliki instrumen seperti ini.

Instrumen kecil di tiap komunitas, kata Doni, dapat bekerja efektif karena virus Corona bukan hanya masalah medis, tetapi juga dipengaruhi oleh psikologis. "Ini jadi narasi utama kami hari ini."