TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan pemerintah pusat untuk melarang mudik. Mereka melihat ajang pulang kampung ini bisa mempercepat penyebaran Corona di desa-desa.

"Mudik harus dilarang. Kalau hanya imbauan bisa dipastikan tidak akan efektif. Jika mudik dibiarkan, artinya kita mempertaruhkan ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa, rakyat kita di desa-desa, di kampung-kampung," kata Juru Bicara PSI, Nanang Priyo Utomo, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat, 3 April 2020.

Menurut dia, kebijakan membolehkan mudik tapi para pemudik harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) adalah tidak realistis. "Mereka itu mau bersilaturahmi, bertemu keluarga. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan mereka menjalankan isolasi mandiri," kata Nanang.

Ia menyadari bahwa gelombang mudik dini sudah terjadi. Namun, ia melihat belum terlambat jika pelarangan diterapkan sekarang. Sebab, mereka yang sudah mudik itu kebanyakan pekerja informal. Pekerja formal masih terikat dengan aturan libur nasional.

PSI setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Idul Fitri. "Usulan Pak Jokowi tersebut jauh lebih realistis dan rasional. Masyarakat tetap bisa mudik, tetapi waktunya diundur beberapa bulan sampai wabah hilang," kata kader Nahdlatul Ulama (NU) ini.