Rapat Paripurna, DPR Bacakan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja

Kamis, 2 April 2020 05:00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati untuk membacakan surat presiden tentang omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna hari ini, Kamis, 2 April 2020.

"Akan dibacakan di paripurna besok (hari ini)," kata anggota Bamus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah kepada Tempo, Rabu, 1 April 2020.

Said mengatakan hanya omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan dibacakan dalam rapat paripurna hari ini. Adapun surpres RUU Perpajakan tak dibacakan.

Menurut Said, sejumlah materi dalam RUU Perpajakan itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, Baleg juga telah mengesahkan peraturan DPR tentang tata tertib yang mengatur kemungkinan rapat virtual dalam keadaan tertentu. Seperti keadaan darurat, kegentingan yang memaksa, keadaan bahaya, keadaan bencana, dan lainnya.

Advertising
Advertising

"Peraturan tentang Tata Tertib tersebut akan disahkan dalam paripurna besok," kata Baidowi, Rabu malam.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin sebelumnya mengatakan DPR berkewajiban menindaklanjuti surat presiden yang telah masuk dengan membacakannya dalam Badan Musyawarah. Merujuk mekanisme, Bamus kemudian akan mengagendakan rapat paripurna untuk membacakan surpres tersebut kepada anggota.

"Kalau tidak dibacakan pimpinan akan melanggar tata tertib," ujar Azis.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

3 hari lalu

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan

Baca Selengkapnya

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

3 hari lalu

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Aksi May Day

3 hari lalu

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Aksi May Day

Bendera bajak laut topi jerami yang populer lewat serial 'One Piece' berkibar di tengah aksi memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

3 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

Hari Buruh, Aspek Tuntut Pengesahan RUU PRT dan Pencabutan UU Cipta Kerja

3 hari lalu

Hari Buruh, Aspek Tuntut Pengesahan RUU PRT dan Pencabutan UU Cipta Kerja

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia kembali menuntut pencabutan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam peringatan Hari Buruh.

Baca Selengkapnya

15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law

3 hari lalu

15 Ribu Buruh Asal Bekasi akan Geruduk Istana, Tolak Outsourcing dan Omnibus Law

Sekitar 15 ribu buruh asal wilayah Bekasi akan melakukan aksi May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024 di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

30 hari lalu

Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

37 hari lalu

Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.

Baca Selengkapnya

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

49 hari lalu

Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia

Baca Selengkapnya

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

5 Maret 2024

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.

Baca Selengkapnya