TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan kebijakan drastis untuk menangani penyebaran virus Corona di Indonesia. "Saya ingin mengatakan bahwa kebijakan kemarin itu bukan kebijakan apa-apa, itu hanya kebijakan memberikan kesan seolah-olah pemerintah sudah memikirkan, sudah bekerja," kata Andi kepada wartawan, Selasa, 31 Maret 2020.

Menurut Andi, pembatasan sosial berskala besar yang diumumkan Jokowi kemarin, sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Andi menilai kebijakan baru Jokowi itu tak berdampak apa-apa, tak ada karantina atau lockdown serta upaya pemberian bantuan kepada masyarakat. Padahal, kata dia, kemarin publik menunggu-nunggu kebijakan drastis dari pemerintah terkait penanganan Corona.

Andi menyarankan masyarakat untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. "Konsepnya bukan mudik tapi menyelamatkan diri, terutama di Jakarta."

Merujuk pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga kemarin sudah ada 283 orang meninggal di Ibu Kota karena Corona. Andi mengatakan angka ini jangan hanya dilihat sebagai statistik, tapi bukti bahwa korban sudah bergelimpangan di Jakarta. "Tidak ada dukungan pemerintah pusat, bus-bus katanya akan dibatasi, disetop tidak jalan. Jadi saya kira balik saja," ujar dia.

Ia juga mempertanyakan darurat sipil yang dimaksud Jokowi. Andi mempertanyakan apakah presiden, wakil presiden, dan para menteri sudah tak bisa saling bertemu dan berkoordinasi saat ini. "Darurat sipil itu adalah apabila pemerintahan sipil sudah harus dipulihkan. Apakah sudah tidak bekerja pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi?"