TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta menyisir sejumlah kampung yang diketahui melakukan isolasi atau lockdown sendiri di wilayahnya dengan cara menutup akses jalan sejak Sabtu hingga Ahad, 28-29 Maret 2020.

Beberapa kampung di Kota Yogya memang sempat memasang palang-palang kayu di pintu masuk kampung untuk mencegah masuknya pendatang. Ada juga yang menyebar spanduk yang intinya menyeru kepada pendatang agar tidak masuk.

"Kami memahami reaksi masyarakat di wilayah yang merasa perlu melindungi diri. Tapi setelah diberi penjelasan warga memahami (tidak lagi menutup akses jalan kampung lagi)," ujar Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, Ahad.

Misalnya di sebuah kampung di Kelurahan Patangpuluhan. Kampung itu sempat membatasi akses jalan. Saat diklarifikasi, pengurus kampung menyatakan hal tersebut bukan lockdown.

"Mereka membatasi akses sementara karena selama dua hari terakhir jalan tembus ke Kabupaten Bantul itu terus dilewati pendatang dari Jakarta dan Semarang, akhirnya akses dibatasi untuk umum," ujar Heroe.

Lalu di sebuah kampung Kelurahan Wirobrajan yang memasang palang kayu di depan gang kampungnya. Heroe mengatakan aksi itu akibat ada warga kampung sebelah yang meninggal di Malaysia dan dimakamkan melewati kampung itu. "Warga menolak, akhirnya pemakaman diarahkan lewat akses jalan lain," ujarnya.

Ada pula di kampung Tegalrejo, Kota Yogya yang sempat diberondong 20-an spanduk buatan warga yang menyerukan lockdown dipasang di gang masuk perkampungan. Setelah didatangi dan diajak berdiskusi, ujar Heroe, pengurus kampung itu akhirya bersedia melepas semua spanduk itu.

Heroe menuturkan pengambilan keputusan terkait kebijakan lockdown maupun karantina wilayah yang belakangan jadi polemik seharusnya tidak diambil dengan situasi panik. Setiap kota kondisinya berbeda. masyarakat pasti juga punya sikap tidak sama," ujarnya.

Pemerintah Kota Yogya, kata Heroe, mendorong masyarakat dan jajarannya berfokus pada gerakan riil yang dinilai efektif mengurangi dan memutus mata rantai sebaran virus Corona. "Jadi jangan untuk aksi-aksian saja," ujarnya.

Menurut Heroe, soal wacana lockdown atau karantina wilayah banyak yang harus dipikirkan. "Apakah benar sudah siap? Apakah masyarakat siap hanya di rumah saja? Apakah semua sudah punya logistik cukup saat semua produktivitas ekonomi menurun? Apakah pemerintah cukup dana menyiapkan logistik seluruh kota dalam waktu sebulan atau dua bulan?" kata dia.

Heroe mengatakan selama Maret ini, ada 9.000 orang yang sudah diperiksa di puskesmas, RS Yogya dan RS Pratama. Sebagian besar mereka baru pulang dari bepergian dan mungkin juga sudah mudik.

Dari pemeriksaan yang mayoritas dilalukan secara mandiri itu, dari 9.000 orang diketahui 267 statusnya orang dalam pengawasan (ODP), sembilan orang pasien dalam pengawasan (PDP) dan dua orang positif Corona.

"Yang pasien positif ini, salah satunya sudah sembuh dan lewat masa inkubasinya, tinggal menunggu hasil uji laboratoriumnya lagi," kata Heroe.

Sedangkan dari sembilan pasien PDP di Kota Yogya itu, semula sebenarnya berjumlah 23 orang. "Dan di Yogya tidak ditemukan kasus dari ODP naik jadi PDP," ujarnya.