Antisipasi Corona, Sistem Belajar Lemdiklat Polri Dikaji Diubah

Sabtu, 28 Maret 2020 11:47 WIB

Kapolri Jendral Idham Azis bersama Kalemdikpol Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto saat konferensi pers di Setukpa Lemdikpol Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa, 2 Maret 2020. (Antara/Aditya Rohman)

TEMPO.CO, Jakarta -Mabes Polri dikabarkan tengah menyiapkan perubahan sistem belajar di Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) seiring semakin mewabahnya virus Corona.

Rencana perubahan itu tertuang dalam surat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis pada Jumat, 27 Maret 2020. Dalam surat itu, Arief mengusulkan kepada Kapolri agar pelaksanaan belajar di Lemdiklat Polri dilakukan di rumah mengingat tengah mewabahnya virus Corona.

“Dengan memperhatikan kondisi psikologis aspek kemanusiaan sehubungan dengan keberadaan dan kekhawatiran peserta didik terhadap kesehatan dan keselamatan keluarganya terhadap pandemi Covid-19, maka diajukan saran pertimbangan kepada Jenderal,” kata Arief dalam surat tersebut.

Arief juga meminta agar para peserta didik dikembalikan ke rumah masing-masing pada 3 April 2020. Ia meminta dimulainya program pendidikan tahap II dilanjutkan dengan melihat kondisi perkembangan penyebaran Corona.

Menurut Arief, proses belajar bagi peserta Sekolah Pimpinan Menengah dan Sekolah Pimpinan Tinggi 2020 berjalan lancar sejak mulai dibuka pada 17 Maret lalu. Para peserta didik dilarang ke luar kampus untuk mencegah penyebaran Corona. Selain itu, mereka juga menjalani tes dengan hasil negatif.

Advertising
Advertising

Melihat perkembangan penyebaran virus Corona di Indonesia, peserta didik mulai khawatir dengan kondisi keluarganya. “Sebagai kepala keluarga, sangat manusiawi mereka dilanda beban psikologis selaras dengan perkembangan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kondisi psikologi peserta didik itu membuat Arief dan jajarannya melakukan rapat. Rapat itu menyarankan agar peserta didik dipulangkan, dan belajar dari rumah. Saran inilah yang kemudian disampaikan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk diambil keputusan.

Catatan: Judul berita ini telah diubah pada Sabtu, 28 Maret 2020 Pukul 18.54 WIB.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

10 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya