TEMPO.CO, Pangkalpinang - Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mendesak pemerintah Indonesia untuk peduli dan memikirkan nasib mereka setelah otoritas di sana resmi mengumumkan perpanjangan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau lockdown hingga 14 April 2020.

"Kondisi tersebut berimbas kepada pekerja migran yang saat ini susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami mendesak pemerintah memberikan bantuan makanan dan minuman untuk bertahan hidup," ujar Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI di Malaysia Dato Muhammad Zainul kepada Tempo, Kamis, 26 Maret 2020.

Menurut Zainul, pemerintah berkewajiban melindungi para pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

"Tindakan cepat diperlukan saat ini karena ada ratusan ribu pekerja migran yang ada di Malaysia. Pekerja migran adalah bagian dari WNI yang harus dilindungi dan memiliki hak yang sama dengan WNI yang ada di Indonesia," ujar dia.

Selain kesulitan mendapatkan makanan, kata Zainul, pekerja migran yang tidak bisa pulang ke Indonesia juga sulit memperoleh Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan beberapa alat kesehatan lainnya.

"Di Malaysia sendiri kondisinya sangat sepi dan tidak ada aktivitas berkumpul masyarakat. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena sudah dua pekan tidak boleh bekerja. Orang tidak bisa keluar karena akan diambil tindakan tegas oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dengan sanksi penjara 6 bulan atau denda RM 1000 atau disanksi keduanya," ujar dia.

Zainul menuturkan saat ini pihaknya sudah membuka tabungan peduli di Malaysia tertanggal 25-31 Maret 2020 untuk mengetuk hati nurani para pengusaha dan orang kaya dermawan agar peduli dengan nasib pekerja migran. "Kami harapkan mendapat bantuan dari orang kaya dan dermawan untuk menyisihkan sebagian rejekinya agar para pekerja migran di Malaysia dapat terbantu," ujar dia.