TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah DIY belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan melakukan isolasi wilayah atau lockdown untuk merespon kasus Corona di DI Yogyakarta.

“(Pembahasan sementara) kami belum mengarah pada aspek aspek (pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan KLB dan kebijakan untuk sekolah,” ujar Sultan usai menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkominda DIY di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin, 16 Maret 2020.

Sultan menuturkan pihaknya masih menjaga psikologis kalangan pelajar, khususnya dari tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), yang bersiap menempuh ujian nasional pekan ini agar tetap bisa menjalani ujian dengan tenang serta tak terpengaruh kasus wabah ini.

“Untuk sekolah SD dan SMP yang ditangani pemerintah kabupaten/kota dan SMA yang ditangani pemerintah provinsi akan kami bahas bersama bagaimana sebaiknya,” kata Sultan.

Sultan menuturkan untuk kebijakan meliburkan sekolah atau tidak masih perlu identifikasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten/kota agar tak berjalan sendiri-sendiri mengambil kebijakan. Agar, kata dia, jika satu sekolah libur maka bisa libur juga semuanya.

Di Yogya diketahui sudah ada satu balita yang positif Corona. Balita itu diketahui memiliki riwayat perjalanan ke Depok.

Untuk saat ini, Sultan meminta warga mengurangi aktivitas aktivitas yang bisa ditunda. "Jadi aktivitas kelembagaan, perorangan, ataupun kelompok yang memungkinan bisa ditunda ya kami harapkan ditunda untuk menghindari berkumpulkan massa,” ujarnya.

Sultan menuturkan jika memang tetap ada kelompok masyarakat yang menggelar aktivitas massa di tempat tertentu seperti hotel dan restoran, maka sudah kewajiban pengelola di tempat tempat itu untuk menyediakan alat dan sarana pemeriksaan dan pengecekan bagi warga yang diundang.

Tidak sekedar sarana cuci tangan namun juga pengukur suhu tubuh. Sehingga bisa diketahui bahwa warga yang berkumpul memang aman dan tidak membawa potensi penularan.

“Publik sendiri harus berbuat sebagai subyek untuk mengamankan dirinya maupun orang lain yang berada di satu tempat dengannya,” kata Sultan.

Sultan juga meminta pembatalan sejumlah agenda budaya seperti upacara Tingalan Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta yang hendak digelar Keraton Yogya pada Maret ini. Selain itu, aktivitas seperti Selasa Wage atau hari saat Malioboro bebas kendaraan bermotor untuk menjadi jalur semi pedestrian ditunda sementara. Karena biasanya saat itu di jalanan Malioboro akan banyak agenda budaya dibuat masyarakat dan pemerintah serta menjadi titik kumpul massa besar.

Ia meminta acara acara budaya yang direncanakan itu sementara bisa diganti dengan gerakan pencegahan Corona seperti pembersihan wilayah masing-masing.