TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengakui tak semua informasi yang dimiliki pemerintah mengenai penyebaran Virus Corona atau COVID-19 dapat disampaikan ke masyarakat. Menurut Jokowi langkah ini dilakukan pemerintah mengantisipasi adanya kepanikan berlebihan di masyarakat.

"Kemudian saya sekali lagi sampaikan penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarkat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat, 13 Maret 2020.

Jokowi menuturkan sebenarnya di awal pemerintah ia ingin menyampaikan seluruh informasi. Namun kemudian dari perhitungan pemerintah, keresahan di masyarakat bisa sangat besar. Selain itu efek terhadap pasien setelah sembuh juga menjadi pertimbangan.

Sejak muncul empat kasus awal positif Corona di Indonesia, pemerintah tak lagi membuka data seputar pasien. Meski data pribadi memang tak boleh dibuka, namun pemerintah juga tak memberi informasi lokasi penularan pasien dan rumah sakit tempat dirawatnya pasien yang positif terjangkit.

"Policy negara beda-beda, tapi setiap ada klaster baru tim reaksi cepat akan langsung memagari," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa Virus Corona tidak mengenal batas negara. Penyebarannya pun terhitung sangat cepat. Seminggu lalu ada 80 negara yang terkena virus ini. Namun hanya dalan waktu seminggu, jumlahnya bertambah menjadi 117 negara. "Satu minggu melompat menjadi 117 negara artinya sekali lagi virus tidak mengenal batas negara," kata Jokowi.