Airlangga Tampik Diutus Jokowi Bersafari Politik Soal Omnibus Law
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Maria Rita Hasugian
Sabtu, 7 Maret 2020 01:01 WIB
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belakangan rajin bersafari politik ke partai-partai non-koalisi pendukung pemerintah. Setelah bertemu dengan elite Partai Keadilan Sejahtera, kemarin Airlangga menyambangi elite Partai Demokrat dan selanjutnya akan bertemu Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam pertemuan dengan PKS dan Demokrat, RUU Omnibus Law menjadi salah satu topik pembahasan pokok. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Perekonomian ini memang mengomandoi penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja yang merupakan janji politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, ketika ditanya apakah dia sengaja diutus Jokowi guna memuluskan pembahasan omnibus law, Airlangga menampik.
"Tidak, tidak," ujar Airlangga saat ditemui usai menemui Jokowi bersama para petinggi Golkar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat, 6 Maret 2020.
Kendati demikian, Airlangga mengakui bahwa Presiden Jokowi meminta seluruh partai pendukung pemerintah bekerja sama mempercepat pembahasan RUU sapu jagat tersebut. "Tadi (dengan Jokowi) kami membahas mengenai jadwal penyelesaian UU itu. Tapi, tidak spesifik (target waktunya)," ujar bos partai beringin ini.
Airlangga mengatakan, Presiden Jokowi tentu berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bisa mulai dibahas selepas masa reses anggota DPR berakhir. Dari komunikasinya ke sejumlah partai, Airlangga menyebut hampir seluruh partai baik di koalisi pemerintah maupun di luar koalisi, seluruhnya siap melakukan pembahasan dan akan memberikan usulan-usulan yang konstruktif.
"Mereka memberikan catatan terkait dengan sosialisasi supaya lebih intensif dan juga melibatkan kalangan profesional," ujar Airlangga.
Masukan-masukan terkait substansi RUU Omnibus Law, kata Airlangga, juga sempat diberikan oleh para elite partai yang disambanginya. "Masukan-masukan itu nantinya akan dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) masing-masing fraksi. Semuanya berproses di DPR. Pertemuan (dengan petinggi partai) kan hanya untuk menyamakan persepsi terkait UU Ciptaker," ujar Airlangga.
