Dicopot Yasonna dari Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh: Saya Sedih

Kamis, 27 Februari 2020 14:52 WIB

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dalam diskusi antara Menkumham Yasonna Laoly dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Sri Puguh Budi Utami dari posisinya sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Pemasyarakatan. Dia akan dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM.

"Kebahagiaan saya. Saya menghormati. Dan perempuan (pertama yang menjabat Dirjen). Hanya saya sedih. Saya kok enggak bisa maksimal bekerja sih," kata Sri Puguh di kantornya pada Kamis, 27 Februari 2020.

Sri Puguh mengaku kinerjanya belum optimal. Apalagi, kepemimpinannya belum bisa menyelesaikan 15 resolusi yang dimiliki Ditjen PAS. Dari 15 resolusi itu, ia mengatakan baru menyelesaikan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli (Pokmas) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). "Kan sehari-hari saya men-drill teman-teman. Ini kan resolusi sudah dideklarasikan harapan kami mereka ngerti ini loh yang dituju," ujarnya.

Dia pun menegaskan, jabatan Dirjen yang diemban belum genap 2 tahun itu menjadi kebahagiaannya. "Enggak semua alumni bisa, perempuan pertama bisa menduduki posisi Dirjen. Saya bersyukur banget diberi kesempatan," katanya. Sri Puguh merupakan alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan

Sri Puguh mengatakan, mutasi ini dilakukan merupakan bentuk penyegaran di Ditjen PAS agar lebih optimal dengan kinerja yang lebih bagus. "Kami sudah punya slogan punya semangat speed up berprestasi. Pemasyarakatan pasti bersih melayani. Gitu semangatnya."

Sri Puguh Budi Utami mengatakan jabatannya akan digantikan oleh pelaksana tugas. Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang akan menjadi Pelaksana tugas Dirjen PAS. Pelantikannya sebagai Kepala Batlitbang Kemenkumham akan digelari di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2020 pukul 16.00 WIB.

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

3 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

12 jam lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

2 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

3 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

3 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

23 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

25 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

25 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

27 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya