Mahfud Md Didesak Minta Maaf soal Ucapan Data Sampah

Kamis, 13 Februari 2020 21:07 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh muda Papua, Samuel Tabuni, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta maaf atas komentarnya soal data korban tewas dan tahanan selama berlangsungnya operasi militer di Nduga, sebagai data sampah. Komentar itu, menurut dia, kembali melukai perasaan masyarakat Papua yang belum sepenuhnya pulih dari peristiwa rasialisme pada Agustus tahun lalu.

"Menko Polhukam ngomong itu sampah? Loh, masalah Papua bukan sampah. Papua bikin Indonesia besar. Dia harus minta maaf," katanya saat ditemui Tempo di Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut Samuel, orang Papua sama dengan manusia lain di bumi ini. Karena itu ucapan data sampah dianggap bisa menyinggung perasaan masyarakat Papua.

Pendiri Papua Language Institute ini juga meminta pemerintah menarik pasukan Polri/TNI dari daerah Nduga jika ingin menyelesaikan masalah di sana. Keberadaan aparat, kata dia, membuat masyarakat yang berada di pengungsian tertekan secara psikologis.

Jika ingin melibatkan aparat, kata politikus Nasdem ini, pemerintah sebaiknya menggunakan pasukan organik yang sejak awal bertugas di sana.

Advertising
Advertising

Mahfud Md telah mengklarifikasi ucapannya soal data sampah. Dia mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya.

Ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020, Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica Koman yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Presiden Joko Widodo di Australia.

"Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan ia juga ada bersama Jokowi saat berkunjung ke Australia. Ia menegaskan tak ada Veronica yang datang dan menyerahkan data korban tewas dan tahanan politik kepada Jokowi. Mahfud mengakui banyak surat yang masuk ke Jokowi selama di Australia. Namun surat-surat itu tak dibaca langsung di tempat.

"Itu kan orang rebutan nyerahkan map surat, ada nyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan," kata Mahfud Md.

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

4 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

4 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

4 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

5 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

8 hari lalu

Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.

Baca Selengkapnya

Aktivis Papua Apresiasi Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Berhasil Pertahankan Situasi Kondusif

9 hari lalu

Aktivis Papua Apresiasi Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Berhasil Pertahankan Situasi Kondusif

Aktivis itu berharap kerja sama masyarakat dan aparat keamanan terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan aman dan damai bagi semua warga Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

10 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

10 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya