TEMPO.CO, Pekanbaru - Gubernur Riau Syamsuar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020.

"Dengan adanya eskalasi kebakaran hutan dan lahan dan sudah ada tiga kabupaten dan kota sudah menetapkan status siaga darurat, maka terpenuhi syarat Riau menetapkan status siaga darurat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2015 tentang Protap Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan," kata Syamsuar di Pekanbaru, Selasa malam, 11 Februari 2020.

Dengan penetapan status siaga darurat itu, kata Syamsuar, maka sesuai aturan yang berlaku, ia akan menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Karhutla Riau yang mempunyai lahan gambut seluas 4,9 juta hektare.

Syamsuar mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya adalah pemetaan daerah rawan bencana yang kini ada di 346 desa dan 99 kecamatan serta inventarisasi kembali izin terhadao 387 perkebunan dan 62 kehutanan terkait dengan kebijakan satu peta untuk mengetahui tumpang tindih lahan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger menyatakan sudah ada tiga pemerintah kabupaten/kota yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla pada awal tahun ini. "Siaga darurat sudah di tiga kabupaten/kota yaitu Bengkalis, Siak dan Dumai," kata dia.

Berdasarkan data BPBD, karhutla sudah terjadi di 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau meski luasnya berbeda-beda. Total luas karhutla hingga Februari 2020 mencapai 271 hektare.

Adapun tiga daerah yang sudah berstatus siaga darurat mengalami karhutla cukup luas, yakni di Siak mencapai 98,47 hektare, Bengkalis 60,90 hektare dan Dumai 31,85 hektare.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan status siaga darurat karhutla. BNPB siap membantu berupa mempercepat operasi teknologi modifikasi cuaca untuk hujan buatan, mengerahkan bantuan personel hingga helikopter untuk patroli maupun pemadaman.

Namun BNPB juga mengingatkan agar Riau mencari solusi permanen untuk penanganan karhutla yang terus berulang. "Pesan dari Kepala BNPB, pak Doni Monardo, jangan kita perkosa gambut dan hakikat gambut diganggu terus," kata dia.