Pemerintah Urung Serahkan Surpres Omnibus Law ke DPR Hari Ini

Selasa, 11 Februari 2020 21:30 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI perioder 2019-2020 memiliki harta Rp 32.196.441.418. Dok.TEMPO//Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta --Pemerintah urung menyerahkan surat presiden (surpres), naskah akademik, dan draf omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini, Selasa, 11 Februari 2020.

"Sampai sekarang belum ada," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco mengaku tak tahu alasan pemerintah belum menyerahkan surpres, naskah akademik dan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja ke DPR. Dia berujar legislatif menunggu saja.

"Kalau dia belum siap, kami mau gimana. Kami paksa-paksa, daripada misalnya drafnya belum sempurna, mau gimana?" kata politikus Gerindra ini.

Menurut Dasco, saat ini baru omnibus law RUU Perpajakan yang sudah dikirimkan ke DPR. Namun dia pun menyebut pimpinan belum menerima surpres dan draf itu.

Advertising
Advertising

Dasco menuturkan dokumen-dokumen itu dikirim dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia menduga dokumen-dokumen tersebut masih di tahap penomoran oleh Kesekretariatan Jenderal DPR.

"Kan itu pakai pengiriman gitu loh, pengiriman ke Sekretariat Jenderal. Mungkin sedang dalam proses penomoran dan lain-lain," ucapnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengantarkan langsung surpres dan draf omnibus law Cipta Lapangan Kerja ke DPR pada hari ini. Pagi tadi, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani pun menyampaikan informasi senada.

"Ada kabar memang hari Selasa ini pemerintah akan menyerahkan surpres disertai naskah akademik omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja," kata Arsul di Kompleks Parlemen.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

11 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

6 hari lalu

May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

Kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Yogyakarta menggelar aksi memperingati hari buruh atau May Day dengan menyampaikan 16 tuntutan

Baca Selengkapnya

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

6 hari lalu

Tanggapi Ucapan Hari Buruh dari Prabowo, Partai Buruh Bilang Begini

Partai Buruh menanggapi ucapan Hari Buruh 2024 yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Rabu, 1 Mei 2024.

Baca Selengkapnya