Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra saat membacakan eksepsi permohonan pemohon pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 18 Juni 2019. Tim Jokowi-Ma'ruf menilai MK tak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil perhitungan suara. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menyinggung belum adanya perwakilan partainya di dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Walaupun partai ini tak berhasil menempatkan kader di DPR dan sampai saat ini juga belum ada wakil maupun individu dari PBB yang duduk di pemerintahan, PBB tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," kata Yusril saat membacakan pidato politik di acara pengukuhan pengurus DPP PBB 2019-2024 di Hotel Aston Kartika, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
Menurut mantan Menteri Sekretaris Negara itu, bagi PBB berada di dalam atau di luar kekuasaan bukan masalah."Yang penting bagi kami, di manapun kami berada kami akan tetap berbuat menyumbangkan sesuatu bagi kemaslahatan dan kepentingan bangsa negara," katanya.
Yusril mengatakan selama ini PBB menempatkan diri sebagai pemecah masalah yang sedang dihadapi Indonesia. "Kami tidak ingin menjadi trouble maker sehingga menjadi beban dan menambah beban yang sudah dihadapi bangsa Indonesia," ujar dia.
Dalam acara yang sama, Presiden Jokowi mendoakan agar PBB di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra bisa tetap solid, semakin kuat, dan besar.
Ia berterima kasih pula kepada PBB yang telah mendukungnya selama ini. "Kami harapkan juga ke depan tetap dibantu. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," kata Jokowi.
