TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Luar Negeri Otoritas Kurdistan di Suriah atau Rojava, Abdulkareem Omar, mengatakan belum ada pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.

“Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung, dan kami tidak akan menyerahkan warga Indonesia pada saat ini,” kata Abdulkareem lewat pesan singkat kepada Tempo melalui Rojava Information Center, Selasa, 4 Februari 2020.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan memang belum ada informasi mengenai rencana pemulangan 600 WNI eks ISIS yang disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi beberapa waktu lalu. “Saya belum ada info terkait hal yang ditanyakan,” kata pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS. Saat ini, mereka berada di kamp yang masuk di wilayah Rojava. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah membentuk tim khusus untuk membicarakan rencana pemulangan ini.

Rencana pemulangan itu masih dalam tahap pembahasan yang dipimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis.