TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute For Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones, mengatakan pemerintah bisa mulai memulangkan WNI eks ISIS di Suriah secara bertahap.

Ia mengusulkan pemerintah mulai memulangkan kelompok paling rentan, seperti anak yatim berusia di bawah 15 tahun dan tidak memiliki pendamping.

“Menurut saya, Indonesia seharusnya mulai dengan cepat memulangkan suatu kelompok kecil untuk mengerti prosesnya mengeluarkan mereka ke Irak lebih dulu,” kata Sidney kepada Tempo, Selasa, 4 Februari 2020.

Menurut Sidney, pemerintah Indonesia tidak perlu menunggu rincian data WNI di Suriah yang teridentifikasi. “Saya yakin kalau nunggu sampai semua rincian diketahui, tidak pernah ada WNI yang akan dipulangkan. Mulai sekarang dengan yang rentan, nanti saja bisa tambah jumlahnya,” ujarnya.

Sidney menyarankan pemerintah memilih mereka yang memiliki risiko politik paling rendah. Kriteria yang memiliki resiko paling rendah adalah anak di bawah umur tanpa pendamping. Sidney yakin pemerintah dan sejumlah instansi memiliki datanya.

“Tapi bottom line (intinya), ada WNI dalam keadaan berbahaya sekarang dan risiko untuk Indonesia mungkin lebih besar kalau mereka dibiarkan tinggal di kamp di mana pengaruh ISIS masih kuat,” katanya.

Ia mengatakan sejumlah negara, seperti Australia, Jerman, Norwegia, dan Amerika Serikat sudah memulangkan beberapa anak dan perempuan. Hanya Kazakhstan dan Albania yang sudah mencoba repatriasi massal.

Pemerintah Indonesia berencana untuk memulangkan 600 WNI eks ISIS. Menteri Agama Fachrul Razi bahkan menyebut ratusan WNI yang pernah tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.

Rencana pemulangan itu masih dalam tahap pembahasan yang dipimpin Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis.