TEMPO.CO, Batam - Pemerintah telah memutuskan akan melakukan karantina WNI yang dievakuasi dari Cina ke Natuna. Namun, ada penolakan dari masyarakat dan DPRD Natuna atas kebijakan tersebut.

Pada Jumat malam, 31 Januari 2020, puluhan masyarakat mendatangi kantor DPRD Natuna untuk menolak kedatangan WNI dari Cina tersebut. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan secara mendadak.

Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra, mengatakan pertemuan dengan masyarakat membahas adanya informasi WNI dari Cina akan di evakuasi ke Natuna. "Hasil pertemuan itu menegaskan kami menolak kedatangan WNI dari Cina tersebut," kata Andes saat dihubungi, Jumat, 31 Januari 2020.

Andes menjelaskan Natuna sangat minim fasilitas medis, mulai dari tenaga medis hingga peralatan. "Jangankan untuk karantina WNI dari Cina, kami masyarakat sendiri masih kekurangan fasilitas untuk kesehatan," ujar Andes.

Menurut dia, masyarakat juga tidak ingin tertular virus Corona jika WNI dari Cina tersebut di karantina di Natuna.

DPRD, kata Andes, akan meminta klarifikasi dari Kepala BNPB Doni Monardo yang akan berada di Natuna pada Sabtu ini untuk menjelaskan persoalan tersebut. "Yang jelas kami menolak. Kami meminta pemerintah pusat ataupun Kepala BNPB yang sedang berada di Natuna untuk klarifikasi," kata Andes.

Pada Sabtu 1, Februari 2020 masyarakat Natuna berkumpul di beberapa titik untuk menolak kedatangan WNI tersebut, diantaranya di kantor DPRD Natuna dan di Hotel Natuna tempat Doni menginap.

YOGI EKA SAHPUTRA