TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Sudewo mencecar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang mengubah nomenklatur di kementerian. Salah satu perubahannya adalah Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat menjadi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nomenklatur Pendidikan Masyarakat ini mencakup urusan sektor pendidikan nonformal. Ketika struktur ini dihilangkan, sejumlah pihak mengkhawatirkan sektor pendidikan nonformal kurang mendapat perhatian.

"Pak Menteri sampaikan ini champion pendidikan nonformal, tapi yang jadi pertanyaan landasan hukumnya apa?" kata Politikus Gerindra ini dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Dalam rapat itu, Nadiem mengatakan sekolah alternatif menjadi champion baginya. Dia mengaku sangat tertarik melihat potensi keberagaman yang ada di sekolah nonformal itu.

Sudewo mengatakan Nadiem tak bisa membuat program untuk pendidikan nonformal jika tak ada struktur organisasinya. Ia mengatakan Komisi X DPR juga tak bisa menyetujui anggaran yang diusulkan oleh Kementerian. Jika tak disetujui Komisi X, anggaran itu juga tak bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami merasa ketakutan untuk memberikan anggaran karena dasar hukumnya apa yang akan kami pakai sementara hal tersebut tidak masuk dalam struktur organisasi Bapak," ujar dia.

Sudewo mengatakan, Nadiem mestinya membuat struktur organisasi yang membawahi pendidikan nonformal jika memang ingin membuat program terkait hal itu. Mantan bos Gojek itu juga diminta untuk berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Yang saya tahu pasti dalam struktur organisasi ini, apa yang diharapkan Pak Menteri justru tidak terakomodir dalam struktur organisasi yang dibuat Pak Menteri itu sendiri," katanya.