Demokrat Sebut Harun Masiku dari Partai Penguasa, PDIP Marah

Selasa, 28 Januari 2020 05:02 WIB

Harun Masiku. facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, tersinggung ketika politikus Demokrat Benny Kabur Harman menyinggung kasus yang menyeret Harun Masiku saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami juga mencoba arif, tidak boleh juga menyebut partai politik tertentu," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Trimedya kemudian menyinggung sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada Jumat pekan lalu, 24 Januari 2020. Padahal kata dia, banyak orang berspekulasi bahwa hari Jumat bisa menjadi Jumat keramat di KPK. "Panggilan pertama dia datang," kata Trimedya.

Trimedya mengatakan sebaiknya partai-partai politik tidak merasa dirinya paling bersih, paling taat hukum, dan tendensius. Menurut dia, seharusnya anggota Komisi III tak lagi membawa identitas partai-partai, melainkan sebagai Komisi.

"Kita boleh kejar orangnya, tapi tolong jangan sebut. Jadi melalui pimpinan, kami keberatan dengan sikap Benny sampai sebut seperti itu," ujar dia.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Benny menyingung kasus Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Harun merupakan caleg PDIP yang diduga menyuap Wahyu agar bisa menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Benny K. Harman membantah menyebut Harun sebagai caleg PDIP. Dia mengatakan hanya menyinggung Harun berasal dari partai penguasa.

Menurut Benny, yang menyebut PDIP secara terang adalah Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa yang menjadi pimpinan sidang. Sidang menyebut PDIP saat menanyakan rencana penggeledahan kantor partai banteng itu yang bocor kepada publik.

Benny dan Trimedya pun sempat berbantah-bantahan berebut untuk bicara. "Saya bilang partai yang berkuasa, yang berkuasa kan tidak hanya PDIP, Anda punya kesimpulan itu. Yang menyebut PDIP eksplisit adalah ketua, bukan saya," kata Benny.

Berita terkait

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

8 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

10 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

11 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

12 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

14 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

16 jam lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

17 jam lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

19 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

19 jam lalu

Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang

PDIP sebelumnya mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai cagub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

19 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya