Kebijakan kedua ialah perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Nadiem mengakui setidaknya ada tiga tantangan dalam program akreditasi selama ini. Di antaranya proses dan persyaratan yang menjadi beban, banyaknya antrean perguruan tinggi atau prodi yang belum terakreditasi, dan keharusan bagi prodi atau perguruan tinggi yang ingin naik level akreditasi internasional tapi tetap harus meregistrasi di tingkat nasional.

Ke depannya, kata Nadiem, program akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat. Adapun akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku lima tahun dan akan diperbarui otomatis.

"Bagi prodi yang dapat akreditasi internasional, dia akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak harus melalui proses lagi di nasional," ujar Nadiem.

Meski begitu, Nadiem melanjutkan, pemerintah akan tetap mengawasi kualitas perguruan tinggi dan prodi. Reakreditasi akan dilakukan, misalnya, jika ada aduan masyarakat, penurunan jumlah mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi atau prodi terkait, atau peningkatan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi atau prodi tersebut. "Pemerintah berhak lakukan reakreditasi kalau ada dugaan penurunan kualitas," kata Nadiem.

Kebijakan ketiga adalah kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH). Nadiem berujar, pemerintah akan membantu dan mempermudah perguruan tinggi yang ingin meraih status badan hukum.

Dengan berubah menjadi PTN-BH, universitas akan memiliki otonomi dan fleksibilitas untuk bekerja sama dengan industri. Nadiem menyebut perubahan status ini demi mendorong agar kampus-kampus negeri mampu bersaing di panggung dunia.

Meski begitu, Nadiem mengklaim perubahan status ini tak bersifat memaksa. "Kami committed bagi yang berubah tidak ada pengurangan subsidi," kata Nadiem.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya