TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencanangkan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 dengan beberapa perubahan metode. Hal ini dilakukan agar menghasilkan satu data akurat yang akan menjadi basis kebijakan pembangunan.

"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

Presiden mengatakan saat ini data adalah komoditas penting pembangunan. Ia menganalogikan data dengan komoditas strategis dunia yang paling dibutuhkan berbagai negara, yakni minyak. "Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.

Jokowi mengatakan saat ini jumlah penduduk di Indonesia ada 267 juta jiwa. Ia memprediksi jumlahnya akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045. Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

Presiden menjelaskan ada dua metode baru pada sensus penduduk tahun ini. Yakni penggunaan data dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan. Metode kedua adalah pendataan mandiri secara daring pada Februari hingga 30 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bakal berbeda dengan pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.