Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Kecil, Ini Penyebabnya
Reporter
Fikri Arigi
Editor
Amirullah
Jumat, 24 Januari 2020 01:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia versi Transparency International Indonesia (TII) tahun 2019 mendapat 40 poin. Angka ini masih jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia.
Menurut TII, salah satu penyebab kecilnya angka IPK Indonesia adalah masih banyaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan kepolisian.
“Perhatian rule of law, masih ada penyalahgunaan wewenang di pejabat eksekutif yudikatif dan legislatif,” ucap peneliti TII Wawan Heri Suyatmiko dalam perilisan angka IPK di Sequis Center, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
Ada beberapa sektor yang menurutnya perlu diwaspadai, yakni pengendalian pemerintah terhadap korupsi; grade korupsi; prosedur yang jelas dan akuntabilitas dana publik; korupsi politik dan korupsi birokrasi; serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan kepolisian.
Masing-masing sektor tersebut masih berada di bawah angka 40. Poin terendah ada pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif, yudikatif, legislatif, militer, dan kepolisian di angka 21 poin. Angka di sektor ini hanya naik satu poin dari 20 poin di 2018.
IPK Indonesia tahun 2019 berada di peringkat 4 di antara negara-negara Asia Tenggara. Peringkat pertama ditempati Singapura dengan 85 poin, kedua Brunei Darussalam 60 poin, Malaysia 53 poin.
“Yang sama skornya dengan Indonesia ada lima negara lain yakni Burkina Faso, Guyana, Lesotto, Trinidad, serta Kuwait,” tuturnya.
Kenaikkan poin kali ini merupakan yang tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, karena langsung melompat dua poin. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya sempat stagnan dan naik satu poin saja.
TII mengusulkan beberapa langkah untuk menaikkan poin ini. Seperti mengelola dan mencegah benturan kepentingan, mengontrol pendanaan politik, memperkuat integritas Pemilu, mengatur keterbukaan aktifitas lobi politik, perlakuan yang sama terhadap warga negara, memperkuat peran masyarakat sipil, penguatan fungsi checks and balances.
